Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Polri Nonaktifkan Sementara Kapolresta Sleman, Audit Temukan Dugaan Lemahnya Pengawasan Pimpinan

Polri Nonaktifkan Sementara Kapolresta Sleman, Audit Temukan Dugaan Lemahnya Pengawasan Pimpinan

  • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Kaltimupdatenews.com-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kapolresta Sleman menyusul rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan atas penanganan sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik.

Audit internal itu dilaksanakan pada 26 Januari 2026 dan difokuskan pada penanganan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025. Perkara tersebut sebelumnya menuai sorotan masyarakat karena dinilai memunculkan polemik dalam proses penyidikan.

Berdasarkan hasil audit, Itwasda Polda DIY menemukan adanya dugaan lemahnya pengawasan dari pimpinan satuan kerja. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada jalannya proses penyidikan, sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan berimplikasi pada menurunnya citra Polri.

Hasil sementara ADTT kemudian digelar dalam forum khusus pada 30 Januari 2026. Dalam gelar tersebut, seluruh peserta sepakat merekomendasikan agar Kapolresta Sleman dinonaktifkan sementara dari jabatannya hingga proses pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan, bahwa penonaktifan sementara merupakan langkah organisasi yang lazim dilakukan dalam rangka menjaga profesionalitas institusi.

“Penonaktifan ini tidak dimaknai sebagai bentuk sanksi, melainkan untuk memastikan pemeriksaan lanjutan dapat berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa adanya potensi konflik kepentingan,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Menurut dia, Polri berkomitmen menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum yang berkeadilan serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses pemeriksaan terhadap personel.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi ADTT tersebut, Polda DIY merencanakan pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) Kapolresta Sleman. Prosesi sertijab dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 30 Januari 2026, pukul 10.00 WIB, dan akan dipimpin langsung oleh Kapolda DIY di ruang rapat Kapolda DIY.

Polri menegaskan, pemeriksaan lanjutan terhadap penanganan perkara dimaksud akan terus dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil akhir pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan selanjutnya oleh pimpinan institusi.(*RBN)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • WFH ASN Masih Dikaji, Pemkab Paser Utamakan Kualitas Layanan Publik

    WFH ASN Masih Dikaji, Pemkab Paser Utamakan Kualitas Layanan Publik

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser belum diputuskan. Meski telah ada arahan dari pemerintah pusat, pemkab memilih berhati-hati dengan mengedepankan keberlangsungan pelayanan publik. Sekretaris Daerah (Sekda) Paser, Katsul Wijaya, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam mengadopsi […]

  • Disnaker Samarinda Siapkan Pengawasan THR, Posko Pengaduan Akan Dibuka

    Disnaker Samarinda Siapkan Pengawasan THR, Posko Pengaduan Akan Dibuka

    • 0Komentar

    SAMARINDA, kaltimupdatenews.com -Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda mulai menyiapkan langkah pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja. Upaya ini dilakukan untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban memberikan THR kepada karyawannya sesuai aturan yang berlaku. Kepala Disnaker Samarinda, Yuyum Puspitaningrum, mengatakan pelaksanaan pengawasan di daerah masih menunggu terbitnya Surat Edaran […]

  • Wakil Ketua DPRD Paser H. Hendrawan Putra Fokus Perjuangkan Aspirasi Warga ke APBD 2027

    Wakil Ketua DPRD Paser H. Hendrawan Putra Fokus Perjuangkan Aspirasi Warga ke APBD 2027

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Kebutuhan infrastruktur dasar masih menjadi perhatian utama masyarakat di Kecamatan Tanah Grogot. Hal itu mengemuka dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser, H. Hendrawan Putra, yang berlangsung di sejumlah wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I pada 8–13 Juni 2026. Dalam kunjungannya ke Desa Perepat, Desa Sungai Langir, dan Kelurahan Tanah Grogot, Hendrawan menerima […]

  • Jagung Babulu Dipanen Serentak, Sinergi Petani dan Aparat Didorong Jaga Ketahanan Pangan

    Jagung Babulu Dipanen Serentak, Sinergi Petani dan Aparat Didorong Jaga Ketahanan Pangan

    • 0Komentar

    PPU, kaltimupdatenews.com-Upaya memperkuat ketahanan pangan daerah terus dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Salah satunya melalui panen raya jagung kuartal II tahun 2026 di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, yang melibatkan petani, pemerintah daerah, hingga unsur TNI dan Polri. Panen serentak yang berlangsung pada Minggu (17/5/2026) tersebut tidak hanya menjadi momentum memetik hasil pertanian, […]

  • Wisata Desa Luan Kehilangan Geliat, Efisiensi Anggaran Tekan Ekonomi Warga

    Wisata Desa Luan Kehilangan Geliat, Efisiensi Anggaran Tekan Ekonomi Warga

    • 0Komentar

    TANA PASER, Kaltimupdatenews.com-Geliat ekonomi di sekitar objek wisata Desa Luan, Kabupaten Paser, ikut meredup seiring anjloknya jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi itu tidak hanya dipengaruhi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan akses jalan yang belum memadai, tetapi juga keterbatasan anggaran pemerintah untuk menopang pengembangan sektor pariwisata. Kepala Desa Luan, Ridwan Suwidi, mengatakan penurunan aktivitas wisata […]

  • Pansus I DPRD Paser Kunker ke Depok, Matangkan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

    Pansus I DPRD Paser Kunker ke Depok, Matangkan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Upaya memperkuat regulasi penanggulangan kemiskinan terus dilakukan DPRD Kabupaten Paser. Salah satunya dengan menyerap pengalaman dari Dinas Sosial Kota Depok melalui kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) I. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pendalaman materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Ketua Pansus I DPRD […]

expand_less