Pansus I DPRD Paser Kunker ke Depok, Matangkan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Upaya memperkuat regulasi penanggulangan kemiskinan terus dilakukan DPRD Kabupaten Paser. Salah satunya dengan menyerap pengalaman dari Dinas Sosial Kota Depok melalui kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) I.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pendalaman materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Ketua Pansus I DPRD Paser, Ilcham Halid, mengatakan bahwa Kota Depok dipilih karena dinilai mampu menerapkan sistem penanganan kemiskinan yang terintegrasi dan berbasis data.

“Kami melihat Depok sudah cukup maju dalam mengelola data kemiskinan dan membangun kolaborasi lintas sektor. Ini penting untuk kami pelajari sebagai bahan penyusunan Raperda,” kata Ilcham Halid, Kamis (9/4/2026)

Dalam pertemuan tersebut, Pansus I menggali berbagai informasi terkait kebijakan, strategi, hingga teknis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Salah satu fokus utama adalah penguatan basis data kesejahteraan sosial seperti DTKS/DTFM.

Ilcham menegaskan, persoalan data masih menjadi tantangan utama yang harus dibenahi di Kabupaten Paser.

“Ke depan, pendataan tidak boleh hanya bersifat administratif. Harus ada verifikasi faktual di lapangan agar data benar-benar valid,” tegasnya.

Wakil Ketua Pansus I DPRD Paser, Andi Muhammad Rizal Ashari, menambahkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

“Kalau hanya satu dinas yang bergerak, hasilnya tidak akan maksimal. Semua OPD harus terlibat aktif, termasuk dalam proses pendataan dan penyaluran program,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat di tingkat bawah juga menjadi faktor penting dalam memastikan ketepatan sasaran bantuan.

“Partisipasi masyarakat perlu diperkuat agar data yang dihimpun lebih akurat dan sesuai kondisi riil,” katanya.

Rizal juga menekankan pentingnya memasukkan program penanggulangan kemiskinan ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, agar memiliki kesinambungan.

“Program ini harus menjadi prioritas pembangunan daerah, sehingga arah kebijakannya jelas dan berkelanjutan,” ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pesisir, terutama terkait keterbatasan akses air bersih.

“Persoalan air bersih di daerah pesisir tidak boleh diabaikan. Ini menyangkut kualitas hidup masyarakat dan harus masuk dalam perhatian Raperda,” katanya.

Sementara itu, pihak Dinas Sosial Kota Depok memaparkan sejumlah program unggulan yang telah berjalan, mulai dari integrasi data kesejahteraan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pertemuan berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari anggota Pansus, khususnya terkait validitas data, pengawasan, serta evaluasi program.

DPRD Paser berharap hasil kunjungan ini dapat memperkaya substansi Raperda sehingga mampu menjadi regulasi yang efektif dalam menekan angka kemiskinan di daerah.(Jay)