Wakil Ketua DPRD Paser H. Hendrawan Putra Fokus Perjuangkan Aspirasi Warga ke APBD 2027

TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Kebutuhan infrastruktur dasar masih menjadi perhatian utama masyarakat di Kecamatan Tanah Grogot. Hal itu mengemuka dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser, H. Hendrawan Putra, yang berlangsung di sejumlah wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I pada 8–13 Juni 2026.

Dalam kunjungannya ke Desa Perepat, Desa Sungai Langir, dan Kelurahan Tanah Grogot, Hendrawan menerima berbagai usulan masyarakat yang didominasi permintaan peningkatan jalan antar desa, perbaikan drainase, pembangunan jalan usaha tani, hingga penyediaan sarana pendukung sektor pertanian.

Selain itu, warga juga mengusulkan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan lantai jemur padi, alat cetak sawah, serta penyediaan layanan air bersih bagi kawasan yang belum terjangkau jaringan PDAM.

Di wilayah pesisir, aspirasi yang disampaikan lebih banyak berkaitan dengan kebutuhan nelayan. Masyarakat berharap adanya bantuan mesin keriting dan alat tangkap ikan guna meningkatkan produktivitas usaha perikanan.

Sementara itu, warga Kelurahan Tanah Grogot menaruh perhatian pada kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) yang dinilai masih kurang di sejumlah titik.

Hendrawan mengatakan, sebagian usulan tersebut sebenarnya telah beberapa kali disampaikan masyarakat pada kesempatan sebelumnya. Namun, keterbatasan anggaran daerah membuat realisasinya harus dilakukan secara bertahap.

“Banyak usulan yang sudah masuk dalam pembahasan sebelumnya, tetapi belum semuanya dapat diakomodasi karena kondisi anggaran yang terbatas. Aspirasi yang kembali disampaikan ini akan menjadi perhatian kami untuk diperjuangkan pada pembahasan anggaran berikutnya,” kata Hendrawan, Kamis (11/6/2026)

Menurutnya, kegiatan reses tidak hanya menjadi wadah penyerapan aspirasi baru, tetapi juga sarana evaluasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat yang hingga kini belum terpenuhi.

Politisi senior yang telah tiga periode duduk di DPRD Paser itu menegaskan bahwa seluruh usulan yang diterima akan diperjuangkan melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar dapat masuk dalam program pembangunan daerah.

“Kami berharap melalui APBD Perubahan maupun APBD 2027, kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat dapat terakomodasi. Meskipun ada tantangan efisiensi anggaran, kami akan terus mengawal agar usulan tersebut mendapat perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa program yang telah dianggarkan melalui APBD 2025 saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan. Karena itu, pihaknya akan terus melakukan pengawasan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Setiap aspirasi yang disampaikan warga merupakan amanah yang harus kami perjuangkan. Kami akan terus mengawal prosesnya hingga dapat diwujudkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” tutup Hendrawan.(Jay)