Aksi 21 April Menggema, Massa Desak Evaluasi Anggaran hingga Bersih-bersih KKN

KALTIM, kaltimupdatenews.com-Intensitas persiapan aksi unjuk rasa yang akan digelar Selasa (21/4/2026) terus meningkat di Kalimantan Timur. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim memperkuat konsolidasi di berbagai daerah, sekaligus mematangkan agenda penyampaian aspirasi yang akan difokuskan pada tiga isu strategis.

Di Kota Samarinda, geliat persiapan terlihat jelas melalui berdirinya posko-posko aksi di sejumlah titik vital. Kawasan Jalan M. Yamin, Jalan S. Parman, hingga sekitar Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Jalan Gajah Mada menjadi pusat aktivitas relawan dan simpatisan. Posko tersebut difungsikan sebagai ruang koordinasi, distribusi logistik, serta titik kumpul massa sebelum aksi berlangsung.

Arus dukungan dari masyarakat pun terus mengalir. Bantuan dalam bentuk makanan siap saji, air mineral, hingga kebutuhan konsumsi lainnya berdatangan sejak beberapa hari terakhir. Tidak hanya dari warga Samarinda, kontribusi juga datang dari daerah lain seperti Balikpapan dan Tenggarong, menandakan meluasnya solidaritas lintas wilayah.

Koordinator lapangan aksi, Erly Sopiansyah, menyebut bahwa partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menggerakkan aksi tersebut.

“Antusiasme warga sangat tinggi. Banyak yang datang langsung ke posko untuk membantu, ada juga yang menyalurkan donasi. Ini menunjukkan bahwa keresahan yang dirasakan bukan hanya milik satu kelompok,” ujarnya.

Selain bantuan langsung, penggalangan dana juga dilakukan secara terbuka melalui sistem pembayaran digital, termasuk QRIS. Transparansi dalam pengelolaan donasi menjadi salah satu prinsip yang dikedepankan panitia. Hingga saat ini, dana yang terkumpul disebut telah mencapai puluhan juta rupiah dan masih terus bertambah.

Aksi yang akan digelar tersebut tidak sekadar menjadi ajang mobilisasi massa, tetapi juga membawa sejumlah tuntutan yang dinilai mencerminkan keresahan publik. Setidaknya terdapat tiga isu utama yang akan disuarakan.

Pertama, massa menyoroti anggaran pengadaan mobil dinas yang mencapai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar. Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tersebut agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kedua, massa mendorong pemerintah provinsi untuk mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi. Isu ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Ketiga, massa meminta DPRD Kalimantan Timur menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan profesional. Sorotan khusus diarahkan pada potensi konflik kepentingan, terutama yang berkaitan dengan relasi keluarga dalam struktur kekuasaan.

Sebagai bentuk ekspresi kritik, aksi ini mengusung slogan “Kaltim Darurat, Pemprov Tidak Becus, Rakyat Tidak Terurus.” Tagline tersebut mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum optimal dalam menjawab kebutuhan publik.

Menanggapi rencana aksi tersebut, Wakil DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa lembaganya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami memandang aksi ini sebagai bagian dari proses demokrasi. DPRD akan menerima perwakilan massa dan membuka ruang dialog agar aspirasi yang disampaikan bisa dibahas secara konstruktif,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD telah menyiapkan mekanisme khusus untuk menerima perwakilan peserta aksi, termasuk pengaturan jadwal audiensi guna memastikan aspirasi dapat ditampung dengan baik tanpa mengganggu aktivitas pelayanan publik.

Di sisi lain, aparat keamanan dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengawal jalannya aksi secara profesional, sehingga situasi tetap kondusif. Seruan untuk menjaga ketertiban dan menghindari tindakan provokatif terus disampaikan oleh berbagai pihak.

Pengamat menilai, aksi yang akan berlangsung pada 21 April ini berpotensi menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Jika dikelola dengan baik, penyampaian aspirasi secara damai dapat membuka ruang dialog yang lebih luas serta mendorong perbaikan kebijakan publik.

Dengan konsolidasi yang semakin solid dan partisipasi masyarakat yang luas, aksi ini diperkirakan akan menjadi salah satu peristiwa penting dalam dinamika sosial-politik di Kalimantan Timur. Harapan utama yang mengemuka adalah terciptanya solusi konkret atas berbagai persoalan yang diangkat, sekaligus memperkuat praktik demokrasi yang sehat dan partisipatif di daerah.(*rbn)