Soroti Temuan BPK, DPRD Paser Minta Perangkat Daerah Lebih Serius Tindak Lanjuti Rekomendasi

TANA PASER, Kaltimupdatenews.com-DPRD Kabupaten Paser melalui Badan Anggaran (Banggar) menekankan agar seluruh perangkat daerah mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penekanan itu mengemuka dalam rapat kerja Banggar DPRD Paser bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang membahas Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Semester II Tahun Anggaran 2025. Rapat digelar di Ruang Rapat Bapekat DPRD Paser, Senin (15/6/2026)

Rapat dipimpin Ketua Banggar DPRD Paser Hendra Wahyudi, didampingi Wakil Ketua DPRD Paser Hendrawan Putra serta jajaran anggota Banggar lainnya. Sejumlah OPD yang memiliki kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam forum itu, Banggar meminta setiap perangkat daerah memaparkan perkembangan terbaru terkait tindak lanjut rekomendasi BPK, termasuk langkah konkret yang sudah dan sedang dilakukan untuk menyelesaikan temuan yang masih tertunda.

Ketua Banggar DPRD Paser Hendra Wahyudi menegaskan bahwa rekomendasi BPK tidak boleh hanya dipahami sebagai formalitas laporan, tetapi harus menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.

“Setiap catatan dari BPK harus ditindaklanjuti tanpa menunda. Kami ingin ada kepastian bahwa seluruh temuan benar-benar diselesaikan, karena ini menyangkut tanggung jawab pengelolaan anggaran daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa DPRD memiliki peran pengawasan untuk memastikan tidak ada perangkat daerah yang mengabaikan hasil pemeriksaan tersebut.

Menurutnya, penyelesaian yang cepat dan tepat akan berdampak pada meningkatnya kualitas administrasi keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Perangkat daerah harus menunjukkan progres yang jelas. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang di setiap audit,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD turut menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian tindak lanjut. Banggar kemudian memberikan pendalaman terhadap sejumlah poin yang dinilai masih membutuhkan percepatan.

Selain itu, Banggar juga mendorong adanya langkah-langkah strategis agar penyelesaian rekomendasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur.

Hendra Wahyudi menegaskan bahwa DPRD mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan, namun dukungan tersebut harus sejalan dengan keseriusan OPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

“Target kami jelas, semua rekomendasi harus tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh,” katanya.

Ia juga berharap koordinasi antarperangkat daerah dan penguatan pengawasan internal terus ditingkatkan agar potensi kerugian daerah bisa diminimalkan sejak awal.

“Rapat ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib dan sesuai aturan,” pungkasnya.

Melalui evaluasi berkelanjutan, DPRD Paser berharap seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan tepat waktu sehingga tata kelola keuangan daerah semakin baik dan profesional.(Jay)