Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kaltim » Perbedaan Prioritas, Ratusan Usulan DPRD Kaltim Terancam Tak Terakomodasi

Perbedaan Prioritas, Ratusan Usulan DPRD Kaltim Terancam Tak Terakomodasi

  • calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SAMARINDA, Kaltimupdatenews.com-Ratusan usulan pokok pikiran (pokir) DPRD Kalimantan Timur terancam tak seluruhnya terakomodasi dalam perencanaan anggaran daerah. Ketegangan pun mencuat setelah muncul kabar bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim hanya akan menyetujui sebagian kecil dari total usulan yang diajukan legislatif.

Dari total 160 usulan yang telah dirumuskan DPRD Kaltim melalui panitia khusus (pansus), hanya sekitar 25 kegiatan disebut-sebut akan dipertahankan. Sisanya berpotensi dipangkas karena dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang memprioritaskan empat sektor utama: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan standar pelayanan minimal (SPM).

Usulan yang diperjuangkan DPRD tersebut berasal dari berbagai kanal aspirasi masyarakat, mulai dari reses, proposal warga, hingga rapat dengar pendapat. Rinciannya terdiri dari 97 item belanja langsung, 50 bantuan keuangan, serta 13 hibah dan bantuan sosial.

Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai langkah TAPD berpotensi mengerdilkan peran legislatif dalam sistem pemerintahan daerah.

“DPRD itu memiliki mandat langsung dari rakyat, bukan bagian yang berada di bawah eksekutif. Jadi tidak tepat jika semua usulan kami harus disesuaikan secara mutlak dengan program kepala daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pokir yang diajukan bukan sekadar program biasa, melainkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang telah melalui berbagai tahapan formal. Menurutnya, jika pokir dipaksa mengikuti agenda gubernur, maka fungsi representasi dewan menjadi tereduksi.

“Kalau semua harus mengikuti program gubernur, artinya kami hanya membantu merealisasikan janji politik eksekutif, bukan memperjuangkan kebutuhan riil masyarakat,” katanya.

Secara aturan, pokir DPRD diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang memberikan ruang bagi dewan untuk mengusulkan program secara mandiri, selama tetap mengacu pada RPJMD dan kemampuan fiskal daerah.

Reza juga menekankan bahwa sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif memang penting, tetapi tidak berarti semua usulan harus diseragamkan.

“Selama masih dalam koridor RPJMD, DPRD punya ruang untuk mengusulkan program. Tidak ada pembatasan jumlah usulan dalam regulasi,” tegasnya.

Situasi ini semakin mendesak karena batas waktu penginputan usulan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kian dekat, yakni maksimal tujuh hari sebelum Musrenbang tingkat provinsi. Jika tidak segera diinput, seluruh pokir berisiko tidak masuk dalam perencanaan.

“Kalau sampai tidak diinput, maka aspirasi masyarakat bisa hilang bukan karena aturan, tapi karena tidak diakomodasi,” Ujarnya (*rbn)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dua Pencari Udang Diserang Buaya di Sungai Tebru, Alami Luka Gigitan

    Dua Pencari Udang Diserang Buaya di Sungai Tebru, Alami Luka Gigitan

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Niat mencari udang di aliran Sungai Tebru, Desa Tebru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, berujung petaka bagi seorang bapak dan anak. Keduanya menjadi korban serangan buaya saat menjala udang di kawasan MRRA 1 Blok D45 areal perkebunan PT Pradiksi Gunatama, Kamis (26/6/2026) sekitar pukul 12.30 Wita. Korban, Bejo Priyono (29) dan […]

  • Kebakaran Kontrakan di Paser Kerugian Capai 1M, Polisi Dalami Dugaan Kelalaian

    Kebakaran Kontrakan di Paser Kerugian Capai 1M, Polisi Dalami Dugaan Kelalaian

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Kebakaran yang melanda kawasan permukiman di Jalan Modang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, menghanguskan 29 pintu kontrakan milik Alimuddin, Rabu (21/10/2026) sore. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai Rp1 miliar. Polisi kini mendalami dugaan kebakaran bermula dari aktivitas pembakaran sampah plastik di dekat bangunan kontrakan. Kasat Reskrim Polres Paser AKP Yoshimata […]

  • Rutan Tanah Grogot Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementerian Imipas RI

    Rutan Tanah Grogot Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementerian Imipas RI

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.con-Komitmen peningkatan kualitas layanan publik yang dilakukan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanah Grogot kembali membuahkan hasil. Satuan kerja pemasyarakatan tersebut berhasil meraih Piagam Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Pemberian Apresiasi dan Penyerahan Piagam Penghargaan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia yang digelar oleh […]

  • Ibu Rumah Tangga di Tanah Grogot Ditangkap karena Edarkan Sabu

    Ibu Rumah Tangga di Tanah Grogot Ditangkap karena Edarkan Sabu

    • 0Komentar

    TANA PASER, Kaltimupdatenews.com-Seorang ibu rumah tangga berinisial J.A. (42) harus berurusan dengan aparat kepolisian setelah diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Penangkapan terhadap pelaku terjadi Selasa (27/1/2026) siang, pukul 12.30 WITA, di kediamannya di Desa Tepian Batang. Kasat Reserse Narkoba Polres Paser, AKP Suradi, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari […]

  • Polresta Samarinda Belum Kantongi Surat Resmi Aksi 215 APM Kaltim

    Polresta Samarinda Belum Kantongi Surat Resmi Aksi 215 APM Kaltim

    • 0Komentar

    KALTIM, kaltimupdatenews.com-Rencana aksi unjuk rasa bertajuk “Demo Akbar Jilid III” yang akan digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APM KT) pada 21 Mei 2026 mulai menjadi perhatian publik. Namun hingga kini, Polresta Samarinda menyatakan belum menerima surat pemberitahuan resmi terkait agenda tersebut. Kepolisian menegaskan, setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum wajib memenuhi prosedur sebagaimana diatur […]

  • Aset Triliunan, Pansus LKPJ Kaltim Soroti Kinerja BUMD dan Desak Optimalisasi PAD

    Aset Triliunan, Pansus LKPJ Kaltim Soroti Kinerja BUMD dan Desak Optimalisasi PAD

    • 0Komentar

    KALTIM, kaltimupdatenews.con-Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 menegaskan perlunya optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Pansus LKPJ bersama jajaran Pemprov Kaltim dan sejumlah BUMD, yang digelar Selasa (5/5/2026). Rapat […]

expand_less