Pansus LKPJ Soroti Fasilitas Belum Optimal, Fadly Imawan: Harus Jadi Prioritas 2026

KALTIM, kaltimupdatenews-Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 menyoroti sejumlah proyek dan fasilitas pelayanan publik yang belum berfungsi optimal dalam agenda uji petik di Kota Samarinda belum lama ini.

Ketua Pansus LKPJ, Fadly Imawan, menegaskan bahwa hasil peninjauan lapangan tersebut akan menjadi bahan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya terhadap program-program yang belum tuntas agar mendapat prioritas anggaran pada 2026.2026,

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan yang sudah berjalan tidak berhenti di tengah jalan. Semua temuan di lapangan akan kami masukkan dalam rekomendasi LKPJ agar menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Fadly Imawan, Selasa (28/4/2026)

Dalam agenda tersebut, rombongan pansus yang dipimpin Fadly Imawan bersama Wakil Ketua Agus Aras, anggota pansus, serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, mengunjungi sejumlah titik strategis di Samarinda.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian utama adalah Gedung Pandurata di RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Meski pembangunan fisik telah rampung, fasilitas tersebut belum dapat dioperasikan karena keterbatasan alat kesehatan serta kebutuhan interior penunjang.

Menurut Fadly, kondisi ini menjadi ironi di tengah kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang semakin meningkat.

“Bangunan ini sudah selesai, tetapi belum bisa difungsikan karena belum tersedia alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Dari hasil peninjauan, kebutuhan anggarannya sekitar Rp250 miliar. Ini harus menjadi prioritas pada Tahun Anggaran 2026,” tegasnya.

Selain sektor kesehatan, pansus juga meninjau PMI Kalimantan Timur, Samsat UPT Samarinda, Gedung PWNU Samarinda, serta fasilitas pendidikan Program S1 PIN Universitas Mulawarman.

Fadly menilai seluruh lokasi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik, kegiatan sosial dan keagamaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Kami melihat ada kebutuhan nyata di setiap titik kunjungan. Pemerintah harus hadir dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang tepat agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Kunjungan juga dilakukan ke Gedung FORKI di kawasan Stadion Sempaja. Di lokasi itu, pansus mencatat pembangunan masih berada pada tahap awal dan belum menunjukkan keberlanjutan.

Fadly menegaskan, proyek tersebut tidak boleh dibiarkan terhenti karena berkaitan dengan pembinaan olahraga di Kalimantan Timur.

“Kalau pembangunan tidak dilanjutkan, maka akan menjadi aset mangkrak. Padahal, fasilitas ini penting untuk mendukung pembinaan atlet dan prestasi olahraga daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh hasil uji petik akan dirumuskan secara komprehensif dalam rekomendasi pansus terhadap LKPJ Gubernur Kaltim Tahun Anggaran 2025.

“Tujuan kami jelas, memastikan setiap program pembangunan berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran. Program yang belum tuntas harus menjadi prioritas agar manfaatnya maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut anggota pansus yang turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Syahariah Mas’ud, Abdul Giaz, Sulasih, Damayanti, Firnadi Ikhsan, dan Abdul Rahman Bolong. (Rbn)