Usai Diterpa Kritik, Gubernur Kaltim Ambil Alih Pembiayaan Perabot Rumah Jabatan

KALTIM, kaltimupdatenews.com-Di tengah derasnya kritik publik terhadap anggaran renovasi rumah jabatan gubernur, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengambil langkah tegas dengan menanggung secara pribadi biaya pembelian sejumlah perabot mewah yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan kedinasan.

Keputusan itu diumumkan Rudy di Samarinda, Senin, menyusul sorotan masyarakat terhadap proyek renovasi rumah jabatan gubernur yang nilainya disebut mencapai Rp25 miliar.

Menurut Rudy, item-item yang tidak memiliki urgensi kedinasan, seperti kursi pijat dan akuarium air laut, tidak akan dibebankan kepada anggaran pemerintah daerah.

“Seluruh perlengkapan yang berada di luar kebutuhan utama rumah jabatan akan saya biayai sendiri. Ini menjadi bentuk tanggung jawab saya agar tidak ada beban tambahan bagi keuangan daerah,” ujarnya, Selasa (28/4/2026)

Ia menegaskan, meskipun rancangan renovasi telah dibuat sebelum masa kepemimpinannya, tanggung jawab atas pelaksanaan program tetap berada di bawah kewenangannya sebagai gubernur.

Langkah tersebut, kata dia, merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan fasilitas pejabat daerah agar lebih selaras dengan kondisi masyarakat.

Rudy juga memastikan seluruh rincian pengeluaran proyek akan diperiksa kembali melalui audit terbuka. Hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar dalam menyusun standar fasilitas pimpinan daerah yang lebih sederhana dan efisien.

“Kebijakan ke depan harus lebih menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas. Fasilitas pejabat tidak boleh melampaui batas kewajaran di tengah kebutuhan masyarakat yang masih mendesak,” katanya.

Dalam pernyataan yang sama, Rudy mengumumkan pencopotan sejumlah anggota keluarganya dari posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Hijrah Mas’ud dari jabatan Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

Keputusan itu disebut sebagai bagian dari komitmen memperkuat profesionalisme birokrasi dan menghindari persepsi negatif terkait tata kelola pemerintahan.

Selain isu renovasi, Rudy turut menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan kontroversial yang sebelumnya memicu polemik di ruang publik.

Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, meningkatkan ketelitian dalam bekerja, serta memperkuat sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat.

Polemik mengenai renovasi rumah jabatan tersebut sebelumnya menjadi perhatian luas karena dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas daerah, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

Melalui langkah pembiayaan pribadi dan evaluasi terbuka, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus menegaskan komitmen terhadap tata kelola anggaran yang lebih akuntabel.(rbn)