Krisis BBM Subsidi Hentikan Aktivitas Kapal, Puluhan Buruh Pelabuhan Samarinda Terjepit

SAMARINDA, Kaltimupdatenews.com-Krisis pasokan BBM bersubsidi mulai memukul sektor transportasi sungai di Kalimantan Timur. Di Pelabuhan Kunjang, Samarinda, aktivitas kapal nyaris terhenti total sejak akhir pekan lalu. Dampaknya, puluhan buruh pelabuhan kehilangan mata pencaharian dan terancam tidak mampu memenuhi kebutuhan makan keluarga.

Ketua Buruh Pelabuhan Kunjang, Muhammad Hatta, mengatakan berhentinya operasional kapal secara langsung memutus sumber penghasilan para buruh yang selama ini mengandalkan upah harian.

“Penghasilan kami bergantung penuh pada kapal. Kalau kapal tidak jalan, tidak ada pekerjaan. Artinya, kami tidak makan,” kata Hatta, Rabu (28/01/2026).

Sedikitnya terdapat 83 buruh di pelabuhan tersebut, seluruhnya kepala keluarga. Menurut Hatta, sebagian besar buruh hanya memiliki ketahanan ekonomi satu hingga dua hari tanpa bekerja.

“Kami bukan pekerja bergaji bulanan. Hasil kerja hari ini untuk makan hari ini. Kalau krisis ini berlarut, dampaknya sangat berat bagi keluarga,” ujarnya.

Hatta menilai kekosongan BBM bersubsidi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sudah menyentuh sisi kemanusiaan. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah darurat agar distribusi BBM kembali normal dan kapal dapat beroperasi.

“Kalau kapal kembali berlayar, roda ekonomi buruh juga hidup lagi,” ucapnya.

Tekanan ekonomi serupa dirasakan Syahrudin (39), buruh pelabuhan yang telah bekerja selama 16 tahun. Ia mengungkapkan, penghasilan buruh sangat fluktuatif, bergantung pada jumlah barang yang masuk ke pelabuhan.

“Kalau ramai bisa dapat sekitar Rp100 ribu sehari. Kalau sepi, di bawah itu. Tapi hari ini benar-benar nol,” katanya.

Syahrudin yang memiliki tiga anak mengaku mulai khawatir jika kondisi ini berlangsung lebih dari beberapa hari. Selama ini, kebutuhan hidup keluarga sepenuhnya ditopang dari hasil kerjanya di pelabuhan.

“Hari ini masih bisa bertahan, tapi kami tidak tahu besok. Mudah-mudahan segera ada solusi,” ujarnya.

Sebelumnya, sekitar 28 kapal pengangkut barang dan penumpang yang melayani rute Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga Mahakam Ulu terpaksa menghentikan operasional akibat ketiadaan BBM bersubsidi. Kapal-kapal tersebut bersandar di dermaga sejak Jumat (23/1/2026).

Salah satu nakhoda kapal, Mahyuni (56), mengatakan operasional kapal sungai tidak memungkinkan tanpa BBM bersubsidi karena selisih harga yang terlalu tinggi.

“Harga BBM subsidi Rp6.800 per liter, sementara non-subsidi bisa mencapai Rp13.000. Kalau dipaksakan, ongkos angkut melonjak dan penumpang tidak sanggup,” katanya.

Krisis ini tidak hanya berdampak pada buruh dan pengusaha kapal, tetapi juga mengancam kelancaran distribusi bahan pokok ke wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Selama ini, transportasi sungai menjadi jalur utama pengiriman beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan harian ke Kukar, Kubar, dan Mahakam Ulu.

“Kalau kapal berhenti, harga sembako di pedalaman pasti naik. Yang paling terdampak adalah masyarakat kecil,” ujar Mahyuni.

Hingga kini, para buruh dan pelaku usaha transportasi sungai masih menunggu kepastian penanganan krisis BBM bersubsidi agar aktivitas pelayaran dan distribusi logistik dapat kembali berjalan normal.(*LAN)