Pola Aksi 214 Berubah, Penasihat Gubernur Kaltim Minta Publik Lebih Kritis
- calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
- print Cetak
Foto: Dewan Penasihat Gubernur Kaltim, Bambang Widjojanto. (ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KALTIM, kaltimupdatenews.com-Aksi demonstrasi bertajuk Aksi 214 di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026) menyisakan sejumlah catatan penting, terutama terkait perubahan pola gerakan massa dan pendekatan pengamanan.
Dewan Penasihat Gubernur Kaltim, Bambang Widjojanto, menilai aksi tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana. Ia menyebut terdapat dinamika baru yang menunjukkan perubahan komposisi peserta aksi.
Menurut Bambang, salah satu perkembangan yang mencolok adalah diberikannya akses bagi massa untuk masuk ke halaman kantor gubernur, berbeda dengan aksi sebelumnya yang cenderung dibatasi di luar pagar.
“Pemberian akses itu menandakan adanya ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi secara damai. Ini bagian dari proses pendewasaan demokrasi,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Namun demikian, ia juga menyoroti fenomena berkurangnya keterlibatan mahasiswa menjelang akhir aksi. Kondisi tersebut dinilai penting untuk ditelusuri lebih jauh guna memahami arah dan kepentingan gerakan.
Ia mengingatkan bahwa publik perlu mempertanyakan komposisi massa yang tersisa setelah elemen mahasiswa tidak lagi dominan.
“Perlu dilihat kembali siapa yang tetap bertahan di lapangan dan apa kepentingan yang dibawa. Ini berkaitan dengan keaslian atau orisinalitas gerakan itu sendiri,” katanya.
Selain itu, Bambang menekankan pentingnya memperhatikan suara kelompok masyarakat yang tidak terlihat secara langsung dalam aksi, atau yang kerap disebut sebagai silent majority.
Terkait tuntutan massa untuk bertemu langsung dengan gubernur, ia menjelaskan bahwa Rudy Mas’ud telah membuka peluang dialog, namun terdapat kendala teknis dalam pelaksanaannya.
Ia menyebut, keinginan massa untuk bertemu secara keseluruhan sulit dipenuhi karena pertimbangan keamanan dan efektivitas komunikasi.
“Dialog tetap terbuka, tetapi mekanismenya harus melalui perwakilan agar pembahasan bisa berjalan efektif,” jelasnya.
Bambang menambahkan, pemerintah daerah memandang peristiwa ini sebagai bagian dari pembelajaran dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Ia pun mengajak semua pihak untuk melihat aksi tersebut secara utuh, tidak hanya dari situasi di lapangan, tetapi juga dari struktur gerakan dan aspirasi yang belum tersampaikan.
“Yang terpenting adalah bagaimana semua pihak bisa memahami konteks secara menyeluruh agar tidak terjebak pada persepsi yang keliru,” tutupnya.(*rbn)
- Penulis: Editor
Saat ini belum ada komentar