Polemik Politik Kaltim Memanas, Seno Aji Pilih Bungkam soal Aksi 214 dan Pernyataan Rudy Mas’ud

KALTIM, kaltimupdatenews.com -Suhu politik di Kalimantan Timur terus menghangat pasca Aksi 214 yang digelar pada 21 April lalu. Di tengah derasnya sorotan publik terhadap dinamika tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Seno Aji, memilih untuk tidak banyak berkomentar.

Saat dimintai tanggapan terkait aksi demonstrasi tersebut maupun polemik pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, Seno Aji hanya memberikan jawaban singkat.

“Tidak ada persoalan. Semua berjalan seperti biasa,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Sikap hemat bicara itu muncul ketika dirinya juga ditanya mengenai pernyataan Rudy Mas’ud yang menyinggung soal hak prerogatif dalam menunjuk adik kandungnya, Hijrah Mas’ud, ke dalam Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

Pernyataan Rudy tersebut turut menyeret nama Hashim Djojohadikusumo sebagai pembanding, sehingga memunculkan reaksi dari sejumlah kader Partai Gerindra di daerah.

Meski isu ini berkembang luas di ruang publik, Seno Aji menegaskan bahwa kader partainya tetap berada dalam satu komando.

“Yang jelas, kami di daerah mengikuti arahan pimpinan pusat. Seluruh kader solid dan patuh pada garis partai,” tegasnya.

Pernyataan itu dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan politik di tengah hubungan koalisi yang masih terjalin pasca Pilgub 2024. Namun di internal Gerindra sendiri, pernyataan Rudy Mas’ud soal struktur TAGUPP dan isu dinasti politik telah memicu ketersinggungan.

Tiga legislator Gerindra di DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle, Akhmed Reza Fachlevi, dan Andi Muhammad Afif Rayhan Harun secara terbuka menyuarakan keberatan mereka. Mereka menilai perbandingan antara Hashim Djojohadikusumo dan Hijrah Mas’ud tidak tepat, baik dari sisi peran maupun konteks pemerintahan.

Andi Muhammad Afif Rayhan Harun menegaskan bahwa figur Hashim tidak pernah mengambil alih fungsi pemerintahan.

“Pak Hashim tidak pernah masuk dalam struktur birokrasi ataupun menggantikan tugas pejabat negara. Jadi pernyataan itu menurut kami kurang tepat jika disamakan,” katanya.

Menurut Rudy Mas’ud sebelumnya, penunjukan Hijrah Mas’ud didasari oleh loyalitas dan kedekatan dalam mendampingi perjalanan politiknya sejak menjadi anggota DPR hingga menjabat gubernur.

Selain itu, Rudy menyebut ada sejumlah urusan strategis dan personal yang memerlukan kepercayaan khusus. Meski demikian, para kader Gerindra meminta gubernur lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan kepada publik.

Mereka juga menilai peran representasi pemerintahan seharusnya lebih banyak diberikan kepada unsur resmi seperti wakil gubernur, sekretaris daerah, asisten, maupun kepala OPD. Sorotan terhadap isu ini semakin tajam karena muncul di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Polemik tersebut kini menjadi salah satu ujian awal bagi soliditas pemerintahan daerah sekaligus hubungan antarpartai dalam koalisi di Kalimantan Timur.(*rbn)