Ratusan Juta Diduga Belum Dibayar, Proyek Dapur MBG Long Ikis Disorot

TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Dugaan tersendatnya pembayaran proyek pembangunan dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, memicu keresahan sejumlah warga dan pelaku usaha lokal. Merasa belum menerima hak atas material maupun pekerjaan yang telah diselesaikan, mereka mendatangi kantor polisi untuk mencari kepastian penyelesaian, Selasa (19/5/2026)

Pengaduan tersebut dibenarkan Kapolsek Long Ikis, Iptu Slamet Hafidin. Ia mengatakan, pihaknya menerima laporan dari beberapa warga yang mengaku belum memperoleh pembayaran dari proyek pembangunan dapur MBG meskipun sebagian pekerjaan disebut telah rampung.

“Sejumlah masyarakat memang datang untuk menyampaikan keluhan terkait pekerjaan pembangunan MBG. Ada proyek yang informasinya sudah selesai, tetapi pembayaran kepada pihak tertentu masih menjadi persoalan,” kata Selamet saat ditemui usai menerima pengaduan.

Menurutnya, kepolisian masih berada pada tahap awal penanganan berupa pengumpulan informasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Karena masih berupa pengaduan masyarakat, polisi belum mengambil langkah hukum lebih jauh.

“Kami terlebih dahulu meminta keterangan dari pelapor untuk memahami duduk persoalannya. Pendekatan awal yang diupayakan adalah mediasi. Bila nantinya tidak ada penyelesaian, pihak yang merasa dirugikan dapat melanjutkan proses sesuai mekanisme hukum,” ujarnya.

Salah satu pemilik toko material, H. Maskur, mengaku ikut terdampak akibat pembayaran yang belum dipenuhi kontraktor proyek dapur MBG. Ia menyebut ada dua pihak kontraktor yang masih memiliki kewajiban pembayaran, bahkan salah satunya diklaim sulit dihubungi.

“Awalnya ada komitmen pembayaran sejak Ramadan, tetapi hingga sekarang belum terealisasi. Kami hanya menyediakan material sesuai permintaan, tanpa mengetahui persoalan internal pelaksana proyek,” tutur Maskur.

Ia memperkirakan nilai tunggakan dari salah satu proyek mencapai sekitar Rp340 juta. Proyek tersebut, katanya, telah selesai seluruhnya sekitar tiga bulan lalu. Selain itu, ada pula tagihan lain senilai kurang lebih Rp23 juta dari kontraktor berbeda yang juga belum dilunasi.

Maskur menilai persoalan ini tidak hanya berdampak pada pemilik usaha material, tetapi juga pekerja harian yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas proyek.

“Yang ikut terdampak bukan hanya toko bangunan, tetapi juga pekerja angkut pasir hingga batu gunung. Banyak masyarakat kecil yang sebenarnya menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan masyarakat tidak menolak program MBG. Menurutnya, program tersebut tetap mendapat dukungan selama pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian bagi warga setempat.

“Program ini tentu kami dukung, tetapi pelaksanaannya juga perlu memberi kepastian agar masyarakat kecil maupun pelaku usaha lokal tidak dirugikan setelah pekerjaan selesai,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, para pihak yang merasa dirugikan memilih menyampaikan pengaduan kepada kepolisian sambil mempertimbangkan langkah lain, termasuk menyurati DPRD setempat, khususnya Komisi II, agar persoalan tersebut mendapat perhatian lebih lanjut.(Jay)