Ketidakpastian RKAB Picu Kekhawatiran PHK di Sektor Tambang Kukar
- calendar_month Senin, 6 Apr 2026
- print Cetak
Foto : Anggota Komisi II DPRD Kukar, Hendra. (ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KUKAR, kaltimupdatenews.com-Belum adanya kepastian terkait kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang menimbulkan kekhawatiran di daerah. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menilai situasi ini berpotensi berdampak serius terhadap keberlangsungan tenaga kerja di sektor pertambangan.
Anggota Komisi II DPRD Kukar, Hendra, menyampaikan bahwa isu pengurangan produksi tambang harus dicermati secara hati-hati karena beririsan langsung dengan nasib para pekerja.
“Kondisinya masih belum jelas, sehingga kami terus mengikuti perkembangan dari pemerintah pusat. Tapi kalau pembatasan RKAB diterapkan, tentu perusahaan akan menyesuaikan, dan itu bisa berimbas ke tenaga kerja,” kata Hendra, Senin (6/4/2026).
Ia menambahkan, perubahan kebijakan produksi tidak terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh kondisi pasar energi global yang fluktuatif. Hal tersebut, menurutnya, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan sektor tambang.
Meski demikian, Hendra menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga perlindungan terhadap pekerja.
“Harus ada keseimbangan. Industri tetap berjalan, tapi pekerja juga tidak dikorbankan dalam proses penyesuaian itu,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Kukar juga mencermati adanya perbedaan pandangan dari pemerintah pusat. Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengarah pada pembatasan RKAB, berbanding dengan sinyal dari Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang peningkatan produksi.
Menurut Hendra, dinamika tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan masih terus berkembang dan belum sepenuhnya final.
“Kami melihat masih ada kemungkinan perubahan kebijakan. Itu sebabnya daerah harus siap dengan berbagai skenario yang bisa terjadi,” katanya.
Sebagai bentuk kewaspadaan, DPRD Kukar berkomitmen untuk terus mengawal isu ini sekaligus mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif guna mengurangi risiko PHK massal.
“Kami tidak ingin pekerja menjadi pihak yang paling dirugikan. Maka dari itu, langkah perlindungan harus disiapkan sejak sekarang,” tutupnya.(rbn)
- Penulis: Editor
Saat ini belum ada komentar