BEM Unmul Gelar Debat Terbuka, Desak Gubernur Kaltim Hadir Langsung Tanpa Perwakilan
- calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
- print Cetak
Foto: Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra. (Ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KALTIM, kaltimupdatenews.com-Upaya mahasiswa untuk mendorong akuntabilitas pemerintah daerah kembali mengemuka. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) menjadwalkan debat terbuka dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, pada Rabu (6/5/2026) sore di kawasan Teras Samarinda, Jalan Gajah Mada.
Mahasiswa menegaskan forum tersebut hanya akan berlangsung apabila gubernur hadir secara langsung, tanpa diwakilkan. Sikap ini disebut sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan dialog terbuka antara pemimpin daerah dan masyarakat.
Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, mengatakan bahwa tuntutan debat telah disampaikan sejak beberapa bulan terakhir, termasuk melalui aksi massa pada Februari lalu.
“Kami sejak awal menginginkan forum ini dihadiri langsung oleh Gubernur. Undangan sudah kami kirimkan secara berkala, karena yang ingin kami ajak berdialog adalah pengambil kebijakan utama,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran perwakilan pemerintah tidak akan menjawab substansi yang ingin dibahas. Ia menilai dialog langsung menjadi cara paling efektif untuk menguji sekaligus mempertanggungjawabkan kebijakan publik.
“Kalau hanya diwakilkan, esensi debatnya hilang. Kami butuh jawaban langsung dari pemegang kewenangan,” tegasnya.
BEM KM Unmul merancang debat ini dengan format terbuka tanpa panelis eksternal. Seluruh jalannya diskusi akan dipandu moderator dari internal mahasiswa guna menjaga independensi forum.
Hiththan menyebut dirinya akan turun langsung sebagai pihak yang berhadapan dalam debat tersebut. Ia berharap forum ini dapat menjadi ruang diskusi yang lebih konstruktif dibandingkan aksi demonstrasi berulang.
Di sisi lain, ia mengaku belum sepenuhnya yakin agenda tersebut akan dihadiri pihak pemerintah provinsi. Situasi yang berkembang belakangan ini dinilai membuat peluang kehadiran gubernur semakin kecil.
“Kami tetap menyiapkan skenario lanjutan jika forum ini tidak terlaksana sesuai rencana. Artinya, langkah mahasiswa tidak berhenti di sini,” katanya.
Ia menambahkan, debat publik seharusnya menjadi mekanisme sederhana bagi pejabat publik untuk menjelaskan kebijakan kepada masyarakat secara terbuka.
Sampai berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait kepastian kehadiran Rudy Mas’ud dalam agenda tersebut.(rbn)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar