Proyek RSU Sayang Ibu Terhenti, DPRD Minta Audit Terlebih Dahulu

BALIKPAPAN-Kaltimupdatenews.com.Rencana Pemerintah Kota Balikpapan untuk kembali melelang pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Sayang Ibu di Balikpapan Barat mendapat sorotan serius dari DPRD. Dewan menegaskan, seluruh persoalan administratif dan hukum proyek harus tuntas sebelum proses tender dibuka kembali.

Proyek yang bersumber dari APBD 2024 ini diketahui terhenti pada tahap awal, dengan realisasi fisik baru mencapai sekitar 20 persen dari target keseluruhan. DPRD menilai, kondisi ini perlu dikaji mendalam agar tidak menimbulkan masalah di masa mendatang.

Anggota Badan Anggaran DPRD Balikpapan sekaligus anggota Komisi III, Haris, menegaskan, kejelasan status pekerjaan menjadi prasyarat utama sebelum pemerintah mengambil keputusan strategis. Menurutnya, audit resmi menjadi langkah awal yang krusial untuk mengetahui posisi hukum proyek yang telah berjalan.

“Semua harus terang terlebih dahulu. Audit dibutuhkan agar pemerintah tidak salah langkah saat melanjutkan pembangunan,” ujar Haris, Senin (26/01/2026).

Haris menambahkan, pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI penting untuk menilai kesesuaian antara realisasi anggaran, progres fisik, dan pelaksanaan kontrak.

RSU Sayang Ibu direncanakan menjadi fasilitas kesehatan rujukan bagi masyarakat Balikpapan Barat, khususnya warga Kelurahan Baru Ulu. Namun, proyek ini mengalami kendala sejak awal dan akhirnya tidak dapat dilanjutkan sesuai jadwal.

DPRD menekankan, hasil audit akan menjadi dasar dalam menentukan langkah berikutnya, apakah pekerjaan yang telah dilakukan masih dapat dimanfaatkan, perlu diperbaiki, atau harus disesuaikan sebelum dilelang kembali.

“Jangan sampai kontraktor pengganti nanti mewarisi persoalan dari pekerjaan sebelumnya. Itu yang harus dihindari,” tegas Haris.

Selain audit, DPRD membuka peluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri proyek secara menyeluruh. Pansus diharapkan mampu mengurai masalah sejak tahap perencanaan hingga pengawasan lapangan.

Dewan juga menyoroti peran konsultan pengawas atau manajemen konstruksi dalam proyek ini. Haris menilai, keterlambatan signifikan pada tahap awal menunjukkan perlunya evaluasi terhadap fungsi pengawasan.

“Ketika proyek berhenti di progres rendah, tentu ada hal yang perlu dikaji dari sisi pengawasan,” katanya.

Terkait penggunaan anggaran, DPRD menegaskan bahwa dana publik yang sudah terserap harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Setiap keputusan lanjutan harus mengacu pada hasil pemeriksaan resmi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Haris menyebut masyarakat Balikpapan Barat tetap mendukung pembangunan RSU Sayang Ibu. Ia menekankan, persoalan di lapangan dapat diminimalkan melalui komunikasi yang baik sejak awal proyek berjalan.

DPRD memastikan akan terus mengawal proses evaluasi agar pembangunan fasilitas kesehatan ini dapat dilanjutkan secara tertib, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (*)