Wakil Ketua I DPRD Paser Zulkifli Kaharudin Serap Aspirasi Petani, Infrastruktur Pertanian Jadi Sorotan Utama Reses

TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta belum memadainya akses jalan dari kawasan persawahan menuju jalan utama menjadi aspirasi utama yang disampaikan petani kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser, Zulkifli Kaharudin, saat melaksanakan reses di sejumlah desa di Kecamatan Tanah Grogot.

Kegiatan penyerapan aspirasi yang berlangsung pada 8–13 Juni 2026 itu dilakukan di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli berdialog langsung dengan masyarakat, khususnya kelompok tani, untuk mendengar berbagai persoalan yang masih dihadapi di lapangan.

Menurut Zulkifli, sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat sehingga kebutuhan penunjangnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

“Mayoritas aspirasi yang kami terima berkaitan dengan kebutuhan sektor pertanian. Masyarakat berharap ada peningkatan infrastruktur jalan usaha tani, akses dari sawah ke jalan kabupaten, serta dukungan alsintan untuk meningkatkan produktivitas mereka,” ujarnya, Jumat (12/6/2026)

Selain perbaikan infrastruktur, warga juga mengusulkan pembangunan lantai jemur padi dan penyediaan alat cetak sawah guna mendukung aktivitas pertanian yang selama ini masih dilakukan secara terbatas.

Zulkifli menjelaskan, untuk kebutuhan pupuk dan bibit saat ini relatif tidak menjadi persoalan karena telah terbantu melalui program pemerintah pusat. Namun, keterbatasan alsintan di tingkat daerah masih menjadi kendala yang banyak dikeluhkan petani.

“Kalau pupuk dan bibit saat ini cukup terbantu melalui program Kementerian Pertanian. Yang masih menjadi persoalan adalah ketersediaan alsintan karena jumlahnya terbatas dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan kelompok tani,” katanya.

Politisi Fraksi Golkar itu mengakui sebagian usulan yang kembali disampaikan masyarakat bukanlah hal baru. Beberapa di antaranya bahkan telah masuk dalam pembahasan pada tahun-tahun sebelumnya, namun belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran daerah.

Ia menegaskan, reses tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyerap aspirasi baru, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi dalam program pembangunan.

“Masih ada sejumlah usulan yang tertunda karena kemampuan fiskal daerah belum memungkinkan untuk mengakomodasi semuanya sekaligus. Karena itu, kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat akan terus kami dorong dalam pembahasan anggaran mendatang,” tegasnya.

Seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses, lanjut Zulkifli, akan diperjuangkan melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah, baik melalui APBD Perubahan maupun APBD Tahun Anggaran 2027.

“Kami akan terus mengawal usulan masyarakat agar mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Harapannya, kebutuhan yang dianggap mendesak dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga dapat menjadi prioritas dalam penganggaran,” ucapnya.

Di sisi lain, Zulkifli juga memastikan pihaknya tetap melakukan fungsi pengawasan terhadap program-program yang telah dialokasikan dalam APBD 2025 dan kini sedang berjalan. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Setiap aspirasi yang disampaikan warga merupakan amanah yang harus diperjuangkan. Kami akan mengawal prosesnya hingga sejauh kemampuan keuangan daerah memungkinkan untuk direalisasikan,” tutupnya.(Jay)