Krisis BBM Subsidi, Pemprov Kaltim Kejar Pasokan Tambahan

SAMARINDA, Kaltimupdatenews.com-Aktivitas transportasi sungai di sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan Timur terganggu serius. Sedikitnya 28 kapal angkutan barang dan penumpang yang melayani jalur Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga Mahakam Ulu berhenti beroperasi dalam beberapa hari terakhir akibat tidak tersedianya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kapal-kapal tersebut selama ini menjadi tulang punggung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat di kawasan hulu Sungai Mahakam. Terhentinya operasional kapal memunculkan kekhawatiran akan terganggunya pasokan kebutuhan pokok serta potensi kenaikan harga barang di daerah pedalaman.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan tengah mengambil langkah darurat untuk mengatasi persoalan tersebut. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengungkapkan, pemerintah daerah telah berkomunikasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna memastikan tambahan pasokan BBM bersubsidi.

“Sudah ada kepastian akan dilakukan penambahan BBM. Saat ini masih dalam proses pengiriman,” ujar Seno Aji, Rabu (28/01/2026)

Pemerintah berharap pasokan tersebut dapat segera diterima agar kapal-kapal sungai kembali beroperasi normal. Pemprov, kata dia, juga terus memantau perkembangan distribusi di lapangan.

Krisis BBM bersubsidi ini dipicu oleh dua faktor utama, yakni kekosongan stok di tingkat penyalur serta belum terbitnya rekomendasi baru menyusul perubahan regulasi. Akibatnya, pengajuan BBM subsidi untuk kapal rakyat tertahan pada proses administrasi.

Dampak langsung dirasakan oleh para pelaku transportasi sungai. Tanpa BBM, kapal tidak dapat berlayar sama sekali. Penggunaan BBM non-subsidi dinilai bukan solusi karena perbedaan harga yang sangat signifikan.

Harga BBM subsidi berada di kisaran Rp 6.800 per liter, sedangkan BBM non-subsidi mencapai sekitar Rp 13.000 per liter. Selisih tersebut berpotensi meningkatkan biaya angkut secara drastis.

“Kenaikan ongkos tidak bisa dihindari kalau pakai BBM non-subsidi. Bebannya pasti ke penumpang dan pedagang,” ujar Mahyuni, salah satu nahkoda kapal sungai.

Terhentinya angkutan sungai juga dikhawatirkan berdampak pada stabilitas harga sembako. Jalur sungai selama ini menjadi satu-satunya akses distribusi beras, gula, minyak goreng, serta kebutuhan pokok lainnya ke wilayah pedalaman Kukar, Kubar, dan Mahakam Ulu.

Di sisi lain, pengurus kapal sungai menilai akar persoalan terletak pada mekanisme perizinan yang semakin kompleks. Husaini Anwar, pengurus kapal, menyebut masa berlaku rekomendasi BBM berakhir pada 21 Januari 2026, sementara aturan baru mengharuskan pengurusan lintas lembaga.

“Prosesnya panjang. Harus ke Pelra, BPH Migas, Pertamina, sampai SPBB. Padahal kami ini kapal sungai,” katanya.

Sejumlah pertemuan telah dilakukan antara operator kapal, Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Dishub Kota Samarinda, Pertamina, SPBB, dan Organda. Namun hingga kini, para pelaku transportasi belum merasakan solusi nyata.

Para operator berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyederhanakan mekanisme rekomendasi BBM bersubsidi agar gangguan serupa tidak kembali terulang. Tanpa kepastian pasokan BBM, transportasi sungai yang menjadi urat nadi perekonomian pedalaman Kaltim terancam lumpuh berkepanjangan.(*LAN)