DPRD Paser Siapkan Program RPL untuk Atasi Kekurangan Tenaga Administrasi

TANA PASER, kaltimupdatenews.com-DPRD Kabupaten Paser mulai memetakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan tenaga administrasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satu upaya yang disiapkan adalah program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bekerja sama dengan Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan antara Komisi II DPRD Paser dan pihak UWGM di ruang rapat DPRD Paser, Selasa (28/4/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Paser, Zulkifli Kaharudin, bersama sejumlah anggota dewan.

Pembahasan ini berangkat dari kondisi di lapangan, di mana masih ditemukan tenaga pendidik yang harus merangkap pekerjaan administrasi sekolah. Hal serupa juga terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan, sehingga berdampak pada efektivitas pelayanan.

Menurut Zulkifli, kebutuhan tenaga administrasi yang profesional harus menjadi perhatian agar pelayanan publik dapat berjalan optimal.

“Daerah memerlukan sistem administrasi yang tertata dengan baik. Jika tugas administratif dibebankan kepada tenaga pendidik atau kesehatan, maka fokus mereka terhadap pelayanan utama tentu akan berkurang,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah daerah bersama UWGM menyiapkan program RPL sebagai solusi peningkatan kapasitas SDM administrasi. Program ini dirancang untuk mencetak tenaga administrasi yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan instansi.

Tidak hanya di sektor pendidikan, program tersebut juga diarahkan untuk mendukung penguatan administrasi di layanan kesehatan.

“Peningkatan kualitas administrasi adalah investasi penting. Ketika sumber daya manusia di bidang ini diperkuat, maka dampaknya akan terasa pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Zulkifli.

Sebelum program dijalankan, DPRD mendorong dilakukannya pendataan komprehensif agar jumlah peserta potensial dapat diketahui secara akurat. Data tersebut nantinya menjadi dasar perencanaan teknis maupun penganggaran.

Untuk mendukung implementasi awal, kebutuhan biaya direncanakan masuk dalam APBD Perubahan, dengan target program dapat berjalan penuh pada 2026.

“Persiapan harus dilakukan sejak sekarang, baik dari sisi data maupun dukungan anggaran. Dengan begitu, pelaksanaan program dapat berjalan sesuai sasaran,” jelasnya.

Anggota Komisi II DPRD Paser, Burhanuddin, menilai peningkatan kualitas SDM administrasi merupakan agenda mendesak yang harus diprioritaskan.

“Pelayanan publik yang baik sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena itu, peningkatan kompetensi tidak boleh ditunda,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya standar pendidikan dan kompetensi minimal bagi tenaga administrasi agar kualitas kerja dapat terjaga.

Sementara itu, perwakilan UWGM Samarinda, Suyanto, menyebut kerja sama ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk membangun pelayanan publik yang lebih profesional di Kabupaten Paser.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk menyiapkan SDM unggul yang dibutuhkan daerah,” ujarnya.

Dengan sinergi tersebut, program pengembangan SDM administrasi diharapkan mampu berjalan berkelanjutan serta memberi kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Paser.(Jay)