Dorong Percepatan Infrastruktur, Hamransyah Sosialisasikan Skema Pembangunan Tahun Jamak Saat Reses di Mendik Karya
- calendar_month 29 menit yang lalu
- print Cetak
Foto: Anggota DPRD Paser Hamransyah saat serap aspirasi masyarakat di Kecamatan Long Kali (ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Upaya mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan kembali menjadi sorotan dalam agenda reses anggota DPRD Paser Hamransyah yang digelar di Desa Mendik Karya, Kecamatan Longkali, Rabu (10/6/2026) malam.
Dalam kegiatan serap aspirasi tersebut, Hamransyah menekankan pentingnya penggunaan pola anggaran tahun jamak (multiyears) sebagai salah satu strategi percepatan pembangunan, khususnya untuk proyek infrastruktur jalan yang menghubungkan desa-desa di Kabupaten Paser.
Ia menyebutkan, sistem multiyears dinilai lebih efektif untuk menangani proyek berskala besar yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari satu tahun anggaran.
“Kalau ingin percepatan pembangunan jalan ke desa-desa, salah satu opsi yang bisa ditempuh adalah skema tahun jamak atau multiyears, karena pekerjaan tidak bisa selesai dalam satu tahun saja,” kata Hamransyah, Jumat (12/6/2026)
Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan tetap berpedoman pada ketentuan anggaran, termasuk kewajiban alokasi mandatory spending di sektor pendidikan maupun sektor prioritas lainnya.
“Jangan sampai karena fokus pada infrastruktur, lalu kewajiban anggaran seperti 20 persen untuk pendidikan di APBD justru terabaikan. Semua harus berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi turut disampaikan, terutama dari kelompok petani dan pekebun yang mengeluhkan kebutuhan bibit unggul serta akses pupuk untuk mendukung kegiatan pertanian.
Menanggapi hal itu, Hamransyah menjelaskan bahwa bantuan bibit masih dapat diupayakan melalui program pemerintah, namun untuk pupuk bersubsidi terdapat aturan yang membatasi peruntukannya.
“Untuk bibit masih bisa kita dorong melalui program yang ada, tapi kalau pupuk bersubsidi memang ada aturan ketat. Saat ini tidak diperbolehkan untuk tanaman kelapa sawit dan hanya untuk komoditas pertanian tertentu,” jelasnya.
Selain sektor pertanian, warga juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih menjadi kendala utama dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur yang memadai guna menunjang pertumbuhan ekonomi lokal.
“Warga sudah berupaya maksimal meningkatkan ekonomi. Sekarang tinggal pemerintah yang harus hadir dengan menyediakan akses jalan yang layak agar aktivitas ekonomi bisa lebih berkembang,” tutupnya.(Jay)
- Penulis: Editor
Saat ini belum ada komentar