Jembatan Sebulu Terancam Tersendat, DPRD Kukar Cari Tambahan Anggaran

KUKAR, kaltimupdatenews.com-Kelanjutan pembangunan Jembatan Sebulu masih dibayangi persoalan keterbatasan anggaran. Untuk menghindari proyek strategis tersebut berhenti sebelum rampung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyiapkan berbagai alternatif pembiayaan, mulai dari skema pinjaman daerah hingga mengupayakan dukungan dana dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, proyek yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp900 miliar itu harus tetap dilanjutkan. Pasalnya, pembangunan telah menyerap anggaran yang cukup besar sehingga penghentian proyek hanya akan menimbulkan kerugian bagi daerah.

“Proyek ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Anggaran yang sudah digunakan merupakan uang masyarakat, sehingga kami akan berupaya mencari solusi agar pembangunan dapat terus berjalan hingga selesai,” ujarnya, Senin (13/7/2026)

Menurut Ahmad Yani, DPRD bersama pemerintah daerah saat ini masih mengkaji sejumlah opsi pendanaan untuk menutup kekurangan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp400 miliar. Selain kemungkinan memanfaatkan skema pinjaman daerah, komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah pusat juga terus dilakukan agar proyek tersebut memperoleh dukungan pembiayaan.

Di sisi lain, DPRD memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek akan diperketat. Ahmad Yani menegaskan, pihaknya tidak akan mentoleransi pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan maupun spesifikasi teknis.

“Kalau ada pekerjaan yang menyimpang dari spesifikasi atau ada pelanggaran dalam pelaksanaannya, tentu akan kami tindak sesuai aturan. Pengawasan akan terus kami lakukan agar kualitas pembangunan tetap terjaga,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar Linda Juniarti menjelaskan, tahapan pembangunan masih memerlukan investigasi geoteknik melalui pengeboran tanah hingga kedalaman 60 meter. Hasil pengujian tersebut menjadi persyaratan penting untuk memperoleh rekomendasi kelayakan desain dari Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kami masih menyelesaikan investigasi tanah karena hasilnya menjadi syarat untuk mendapatkan persetujuan desain dari KKJTJ,” jelas Linda.

Ia menambahkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan bentang utama jembatan diperkirakan mencapai Rp460 miliar hingga Rp480 miliar. Namun, pada APBD Kukar Tahun Anggaran 2026 baru tersedia alokasi sebesar Rp8,6 miliar yang digunakan untuk pemasangan satu bentang girder, pengecoran lantai jembatan, pembangunan trotoar, serta investigasi tanah.

Selain persoalan pendanaan, penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan jalan pendekat sepanjang sekitar 300 meter juga masih menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan. DPRD Kukar menilai penyediaan lahan dan kepastian anggaran harus berjalan beriringan agar proses pembangunan Jembatan Sebulu tidak kembali mengalami hambatan.(*rbn/Jay)