Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kaltim » Kukar » Dominasi Tenaga Lokal di RS AMI Muara Badak Capai 90 Persen

Dominasi Tenaga Lokal di RS AMI Muara Badak Capai 90 Persen

  • calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KUKAR, kaltimupdatenews.com-Komposisi tenaga kerja di Rumah Sakit Aji Muhammad Idris (AMI) Muara Badak didominasi oleh warga lokal Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah daerah memastikan rekrutmen telah mengakomodasi masyarakat setempat secara signifikan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa hasil verifikasi data menunjukkan sebagian besar pegawai rumah sakit berasal dari wilayah sekitar operasional fasilitas kesehatan tersebut. Menurutnya, tenaga kerja dari Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu mencapai sekitar 60 persen dari total pegawai. Sementara itu, sekitar 30 persen lainnya berasal dari kecamatan lain di wilayah Kutai Kartanegara, dan hanya 10 persen yang berasal dari luar daerah.

“Kalau kita lihat komposisinya secara keseluruhan, mayoritas masih warga Kukar. Bahkan jika digabung, sekitar 90 persen tenaga kerja di RS AMI merupakan masyarakat Kukar,” jelasnya, kamis (23/4/2026).

Ia menambahkan, persepsi publik yang menyebut minimnya keterlibatan tenaga lokal tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemerintah daerah, kata dia, telah melakukan pengecekan langsung untuk memastikan data tersebut.

Di sisi lain, tingginya jumlah pelamar menjadi tantangan tersendiri dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan. RS AMI disebut menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang banyak diminati oleh tenaga medis. Aulia mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar jauh melampaui kebutuhan yang tersedia.

“Peminatnya sangat banyak. Untuk beberapa posisi seperti apoteker dan perawat, jumlah pelamar bisa puluhan kali lipat dari kuota yang dibutuhkan,” ujarnya.

Terkait status kepegawaian, pemerintah daerah sebelumnya sempat menghadapi kendala regulasi. Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) memerlukan proses pengajuan, sementara mekanisme Tenaga Harian Lepas (THL) tidak lagi dapat digunakan.

Sebagai langkah solusi, Pemkab Kukar kini menggunakan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam perekrutan tenaga kerja di RS AMI.

“Skema tersebut dinilai lebih fleksibel dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ” Katanya.

Dengan penerapan sistem ini, diharapkan kebutuhan tenaga kesehatan dapat terpenuhi tanpa melanggar regulasi yang ada, sekaligus tetap memberikan ruang bagi tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi. (*rbn)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahasiswa KKN 52 Bangun Rumah Digital UMKM Tanah Grogot

    Mahasiswa KKN 52 Bangun Rumah Digital UMKM Tanah Grogot

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Produk lokal tak lagi harus bergantung pada promosi dari mulut ke mulut. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, pelaku UMKM di Kelurahan Tanah Grogot mulai mendapat ruang baru untuk memperkenalkan usaha mereka melalui KANDILO, sebuah platform digital yang digagas mahasiswa Kelompok Kerja Nyata (KKN) 52. Melalui situs kandilo.id, masyarakat dapat menemukan beragam informasi […]

  • Keluhan Warga Picu Penertiban, Dua Karaoke di Tanjung Harapan Tutup Operasional

    Keluhan Warga Picu Penertiban, Dua Karaoke di Tanjung Harapan Tutup Operasional

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Aktivitas dua tempat karaoke di Kecamatan Tanjung Harapan dihentikan aparat gabungan setelah muncul keluhan warga yang merasa terganggu dengan keberadaan tempat hiburan malam tersebut. Penutupan dilakukan dalam patroli bersama unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan kepolisian guna menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan. Kapolsek Tanjung Harapan, IPDA Arif Hadi Saputra, menjelaskan bahwa langkah penertiban […]

  • Petaka MBG di PPU, Diduga Keracunan, Pihak SPPG Waru Bungkam

    Petaka MBG di PPU, Diduga Keracunan, Pihak SPPG Waru Bungkam

    • 0Komentar

    PPU – Baru sepekan lebih mengecap operasionalnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Waru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini menjadi sorotan tajam. Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya membawa nutrisi, justru berujung pada perawatan medis massal. Sebanyak 24 siswa SDN 008 Waru dan satu pelajar SMA Negeri 2 dilaporkan mengalami gejala keracunan […]

  • Moh. Habib Solehuddin Pemuda Desa Seniung Jaya Harumkan Nama Paser di Ajang Nasional Pertanian

    Moh. Habib Solehuddin Pemuda Desa Seniung Jaya Harumkan Nama Paser di Ajang Nasional Pertanian

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Dari sebuah desa di Kecamatan Paser Belengkong, langkah seorang pemuda berhasil membawa nama Kabupaten Paser bersinar di panggung nasional. Moh. Habib Solehuddin sukses menorehkan prestasi dengan meraih posisi ketiga dalam ajang Young Ambassador Agriculture 2026 yang digelar di Ciawi, Bogor belum lama ini. Pencapaian tersebut menjadi catatan membanggakan bagi dunia pertanian daerah, terlebih […]

  • Sengketa Lahan Hambat Pembangunan Jembatan Lolo–Muara Samu, DPRD Paser Tekan DPUTR dan ATR/BPN

    Sengketa Lahan Hambat Pembangunan Jembatan Lolo–Muara Samu, DPRD Paser Tekan DPUTR dan ATR/BPN

    • 0Komentar

    TANA PASER, Kaltimupdatenews.com-Rencana pembangunan jembatan pada ruas jalan penghubung Kecamatan Kuaro dan Muara Samu masih tertahan akibat persoalan kepemilikan lahan. Menyikapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Paser mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) agar tidak menunda kelanjutan proyek yang dinilai vital bagi masyarakat. Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) […]

  • Polri Nonaktifkan Sementara Kapolresta Sleman, Audit Temukan Dugaan Lemahnya Pengawasan Pimpinan

    Polri Nonaktifkan Sementara Kapolresta Sleman, Audit Temukan Dugaan Lemahnya Pengawasan Pimpinan

    • 0Komentar

    Jakarta, Kaltimupdatenews.com-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kapolresta Sleman menyusul rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan atas penanganan sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik. Audit internal itu dilaksanakan pada […]

expand_less