PDI Perjuangan Usulkan Trisakti Jadi Acuan Penyusunan APBD Samarinda

SAMARINDA, kaltimupdatenew.com-Nilai-nilai Trisakti yang digagas Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dinilai perlu menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran pembangunan di Kota Samarinda. Melalui pendekatan tersebut, anggaran daerah diharapkan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi warga secara nyata.

Gagasan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Memahami Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda” yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno 2026 di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Jalan AW Syahranie.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan konsep Trisakti yang mencakup kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan seharusnya tidak berhenti sebagai wacana ideologis, tetapi diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Menurut dia, selama ini nilai-nilai tersebut belum banyak digunakan sebagai indikator dalam penyusunan program maupun alokasi anggaran pemerintah daerah.

“Kalau Trisakti benar-benar diterapkan, maka arah pembangunan akan lebih jelas keberpihakannya kepada masyarakat. Nilai ini tidak cukup hanya diperingati setiap tahun, tetapi harus hadir dalam kebijakan yang menyentuh kebutuhan rakyat,” ujar Iswandi, Rabu (24/6/2026).

Dalam forum yang dihadiri akademisi, jurnalis, dan anggota legislatif itu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Hairul Anwar, mengingatkan bahwa pembangunan harus diukur berdasarkan dampak yang dirasakan masyarakat, bukan semata dari tampilan fisik proyek yang terlihat megah.

Ia mengakui berbagai program penataan kota yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan kemajuan. Namun, menurutnya, sejumlah persoalan dasar warga masih memerlukan perhatian serius.

“Pembangunan fisik memang terlihat dan mudah diapresiasi. Tetapi yang paling penting adalah apakah persoalan warga ikut berkurang atau justru masih tetap terjadi. Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan,” kata Hairul.

Ia mencontohkan persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah kawasan. Bahkan, beberapa wilayah yang sebelumnya relatif aman dari genangan kini mulai terdampak ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Hairul juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap efektivitas penggunaan APBD. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah, katanya, harus mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

“Pemerintah perlu memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan warga. Jangan sampai pembangunan hanya terlihat bagus dari luar, tetapi persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai semangat berdikari dalam Trisakti harus diwujudkan melalui keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Hairul, kelompok usaha kecil masih membutuhkan dukungan yang lebih besar agar mampu berkembang dan menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Iswandi menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat lapisan bawah. Karena itu, kebijakan pembangunan perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi UMKM, pekerja informal, dan penciptaan lapangan kerja.

“Keberhasilan pembangunan bukan dilihat dari besarnya anggaran yang dihabiskan, tetapi dari seberapa banyak masalah masyarakat yang bisa diselesaikan. Pembangunan harus menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga,” pungkasnya.(ADT/Jay)