Komisi II DPRD Paser Soroti Layanan Kesehatan di Wilayah Perbatasan dan Kekurangan Tenaga Dokter
- calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
- print Cetak
Foto: Komisi II DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) serta dinas teknis mitra kerja Komisi II di Ruang Rapat Bapekat DPRD Paser (rbn/kaltimupdatenews)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TANA PASER,kaltimupdatenews.com-Komisi II DPRD Kabupaten Paser menggelar rapat kerja dengan OPD dan dinas teknis mitra kerja, Senin (9/2/2026), di Ruang Rapat Bapekat DPRD Paser. Rapat ini menyoroti evaluasi program kesehatan daerah sekaligus penguatan layanan medis bagi masyarakat, khususnya di wilayah pelosok dan perbatasan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Paser, Basri Mansyur, didampingi Ketua Komisi I DPRD Paser, Kasri. Anggota Komisi II, Regina dan Nurhayati, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser dan Direktur RS Panglima Sebaya juga hadir.
Dalam kesempatan itu, pihak eksekutif memaparkan perkembangan program layanan kesehatan, pengelolaan rumah sakit, dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan.
Basri Mansyur menekankan bahwa rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD, agar program kesehatan daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan layanan kesehatan berjalan merata, bukan hanya di pusat kabupaten, tapi juga sampai ke pelosok dan perbatasan,” ujarnya.
Basri menyoroti beberapa masalah yang masih menjadi tantangan, antara lain pemerataan tenaga dokter dan kelengkapan fasilitas di rumah sakit dan puskesmas. “Ketersediaan dokter, terutama dokter spesialis, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani,” kata Basri.
Salah satu fokus perhatian Komisi II adalah Rumah Sakit Kerang di Kecamatan Batu Engau, yang terletak di perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. RS ini dianggap strategis karena menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan bagi masyarakat perbatasan.
“Kalau fasilitas dan tenaga dokter memadai, masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk berobat. Ini penting agar mereka tetap bisa mengandalkan layanan kesehatan di daerah sendiri,” ujar Basri.
Selain itu, Basri menekankan pentingnya digitalisasi layanan kesehatan melalui SIMRS agar pengelolaan rumah sakit lebih efektif dan terintegrasi, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan.
Rapat kerja ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara DPRD, OPD, dan fasilitas kesehatan, sehingga seluruh program kesehatan dapat berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Paser.(rbn)
- Penulis: Fendialvaro
Saat ini belum ada komentar