Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kaltim » Hak Angket Dinilai Rumit, DPRD Kaltim Diminta Lebih Responsif

Hak Angket Dinilai Rumit, DPRD Kaltim Diminta Lebih Responsif

  • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KALTIM, kaltimupdatenews.com-Wacana penggunaan hak angket mencuat dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kalimantan Timur, Senin (4/5/2026), seiring desakan publik pasca aksi massa 21 April. Namun, pimpinan dewan menilai mekanisme tersebut tidak mudah direalisasikan.

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa hak angket merupakan instrumen pengawasan yang membutuhkan proses panjang dan berlapis secara hukum maupun administratif.

“Prosesnya tidak bisa dilakukan secara cepat karena ada tahapan dan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu,” ujarnya dalam rapat yang digelar di Gedung D DPRD Kaltim di Samarinda, Selasa (5/5/2026).

Menurut Hasanuddin, hingga kini belum ada daerah yang benar-benar menyelesaikan proses hak angket secara utuh. Ia menyebut berbagai kendala sering muncul dalam pelaksanaannya.

“Sepengetahuan saya, belum ada yang sampai tuntas menjalankan hak angket di daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, pengajuan hak angket minimal harus didukung dua fraksi dan sepuluh anggota dewan. Setelah itu, usulan dibawa ke rapat paripurna untuk disetujui dan dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Pansus nantinya bertugas melakukan penyelidikan, menghimpun data, hingga menyusun rekomendasi. Selain itu, diperlukan pula pendapat hukum dari lembaga berwenang sebagai dasar pelaksanaan.

“Harus ada landasan hukum yang kuat, termasuk legal opinion dari kejaksaan sebelum melangkah lebih jauh,” ucapnya.

Ia menambahkan, proses tersebut bahkan bisa berlanjut ke tingkat nasional hingga melibatkan Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam forum yang sama, Ketua Fraksi PKB, Damayanti, menyampaikan kritik terhadap kinerja DPRD yang dinilai lambat merespons tuntutan masyarakat.

Ia menyoroti belum adanya langkah konkret sejak aksi 214 yang berlangsung dua pekan lalu. Selain itu, ia juga mempertanyakan pembatasan akses media dalam rapat.

“Sudah cukup waktu berlalu, tetapi respons yang diberikan belum terlihat jelas,” ujarnya.

Damayanti mengingatkan bahwa pimpinan DPRD dan sejumlah fraksi sebelumnya telah menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menindaklanjuti aspirasi publik.

Rapat paripurna tersebut berlangsung tertutup, namun tetap disiarkan melalui kanal YouTube resmi DPRD Kaltim. Agenda utama membahas langkah lembaga legislatif dalam merespons tuntutan masyarakat serta opsi penggunaan hak angket sebagai instrumen pengawasan.

Perdebatan yang muncul dalam forum itu mencerminkan dinamika internal DPRD dalam menyikapi tekanan publik, sekaligus menunjukkan bahwa penggunaan hak angket masih menjadi opsi yang memerlukan kajian mendalam sebelum diputuskan.(rbn)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Angkringan Putri Club ORADO Gelar Turnamen Domino Season II, Diikuti 136 Peserta

    Angkringan Putri Club ORADO Gelar Turnamen Domino Season II, Diikuti 136 Peserta

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com -Angkringan Putri Club ORADO menggelar Turnamen Domino ORADO Season II di kawasan Gentung Temiang Kilometer 5, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, 26–29 Oktober 2026, tersebut diikuti sekitar 136 peserta dari kategori single dan partner yang berasal dari sejumlah klub di bawah naungan Pengurus Cabang (Pengcab) ORADO […]

  • APBD Kaltim 2026 Turun Tajam, Pemprov Tegaskan Beasiswa Gratispol Tetap Berjalan

    APBD Kaltim 2026 Turun Tajam, Pemprov Tegaskan Beasiswa Gratispol Tetap Berjalan

    • 0Komentar

    SAMARINDA,kaltimupdatenews.com-Tekanan fiskal yang dihadapi daerah pada 2026 tidak menggoyahkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mempertahankan Program Gratispol Pendidikan. Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan signifikan, sektor pendidikan tetap ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan. APBD Kalimantan Timur pada 2026 ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun, turun dari Rp21,74 triliun pada 2025. Dengan […]

  • Polres Paser Gelar Bhayangkara X IESPA Paser Tournament Esport 2026, Diikuti 761 Peserta

    Polres Paser Gelar Bhayangkara X IESPA Paser Tournament Esport 2026, Diikuti 761 Peserta

    • 0Komentar

    TANA PASER, Kaltimupdatenews.com-Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Paser bekerja sama dengan Indonesia Esports Association (IESPA) Kabupaten Paser menggelar Bhayangkara X IESPA Paser Tournament Esport 2026 di halaman Mapolres Paser, Jumat (19/6/2026) malam. Turnamen yang diikuti 761 peserta tersebut menjadi salah satu ajang pembinaan dan pengembangan bakat generasi muda di bidang olahraga elektronik (esport), […]

  • SMSI dan MA Kerja Sama Cetak Mediator Bersertifikat

    SMSI dan MA Kerja Sama Cetak Mediator Bersertifikat

    • 0Komentar

    JAKARTA, kaltimupdatenews.com-Mahkamah Agung (MA) RI membuka peluang kerja sama dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dalam penguatan program pendidikan dan pelatihan mediator bersertifikat. Inisiatif tersebut dibahas dalam audiensi di Gedung MA, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana pelibatan insan media dalam ekosistem mediasi sebagai upaya memperluas literasi hukum sekaligus mengurangi beban perkara di pengadilan. […]

  • Tak Penuhi Standar Limbah, 6 SPPG di Kukar Setop Operasi

    Tak Penuhi Standar Limbah, 6 SPPG di Kukar Setop Operasi

    • 0Komentar

    TENGGARONG, Kaltimupdatenews.com -Program layanan pemenuhan gizi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengalami kendala setelah enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu. Penghentian ini dipicu temuan ketidaksesuaian standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL) berdasarkan hasil inspeksi Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 1204/D.TWS/3/2026 dan berlaku hingga fasilitas […]

  • Korsleting Listrik Picu Kebakaran Klinik di Long Ikis, Kerugian Capai Rp80 Juta 1.55 min Play Button

    Korsleting Listrik Picu Kebakaran Klinik di Long Ikis, Kerugian Capai Rp80 Juta

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com- Kebakaran melanda sebuah bangunan klinik di wilayah Atang Pait, RT 04, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, pada Kamis (26/3/2026) siang. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 11.35 Wita tersebut menghanguskan sebagian bangunan Klinik Beby Bunda dengan total luas terdampak sekitar 32 meter persegi. Informasi yang dihimpun, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik di […]

expand_less