Aliansi Ormas Kepung DPRD Kukar, Desak Evaluasi Pimpinan Dewan

KUKAR, kaltimupdatenews.com-Gedung DPRD Kutai Kartanegara dipadati ratusan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan yang menggelar aksi unjuk rasa, Senin (4/5). Mereka menyuarakan kritik keras terhadap kepemimpinan lembaga legislatif setempat.

Aksi tersebut melibatkan tiga ormas, yakni Remaong Kutai Berjaya, Remaong Kutai Menamang, dan Kayuh Baimbai. Sejak pagi, massa berkumpul di halaman kantor dewan sambil menyampaikan orasi secara bergantian.

Dalam aksinya, massa membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Kukar. Setelah menyampaikan aspirasi di luar gedung, perwakilan demonstran kemudian diterima untuk melakukan audiensi di ruang Badan Musyawarah (Banmus).

Pertemuan sempat berlangsung tegang saat perwakilan massa berdialog langsung dengan Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. Namun, situasi tetap terkendali hingga audiensi selesai.

Perwakilan aliansi, Hebby Nurlan Arafat, menyebut aksi ini merupakan bentuk respons atas sejumlah kebijakan dan pernyataan pimpinan DPRD yang dianggap memicu polemik di tengah masyarakat.

Menurut dia, sikap dan langkah yang diambil Ketua DPRD belakangan ini dinilai tidak mencerminkan kepentingan masyarakat luas dan justru menimbulkan kegaduhan publik.

Ia juga menyoroti dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan, khususnya terkait fasilitasi kegiatan organisasi luar daerah yang belum memiliki legalitas resmi di Kalimantan Timur.

“Langkah itu kami nilai tidak tepat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di daerah,” ujarnya dalam audiensi.

Dalam kesempatan tersebut, aliansi menyerahkan dokumen resmi berisi sembilan tuntutan kepada DPRD Kukar. Dokumen itu menyoroti berbagai isu, mulai dari kebijakan penertiban di Tahura Bukit Soeharto hingga transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Selain itu, massa juga menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD serta meminta klarifikasi atas sejumlah pernyataan yang dinilai merugikan organisasi kemasyarakatan lokal.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah kritik terhadap pernyataan mengenai pemanfaatan masjid sebagai tempat menginap demi efisiensi anggaran, yang dinilai tidak sensitif terhadap nilai keagamaan.

Aliansi juga mendesak Badan Kehormatan DPRD untuk mengambil langkah tegas terhadap Ketua DPRD, termasuk mempertimbangkan pergantian antar waktu.

“Harapan kami, DPRD kembali menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat secara utuh dan menjaga kepercayaan publik,” kata Hebby.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa.

Ia menyatakan DPRD terbuka terhadap masukan masyarakat dan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna menindaklanjuti tuntutan tersebut.

Aksi demonstrasi berakhir dengan tertib di bawah pengamanan aparat. Massa membubarkan diri setelah audiensi selesai, sembari berharap adanya perubahan sikap dari pimpinan DPRD Kukar ke depan.(rbn)