APBD Kaltim 2026 Turun Tajam, Pemprov Tegaskan Beasiswa Gratispol Tetap Berjalan

SAMARINDA,kaltimupdatenews.com-Tekanan fiskal yang dihadapi daerah pada 2026 tidak menggoyahkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mempertahankan Program Gratispol Pendidikan. Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan signifikan, sektor pendidikan tetap ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan.

APBD Kalimantan Timur pada 2026 ditetapkan sebesar Rp15,15 triliun, turun dari Rp21,74 triliun pada 2025. Dengan demikian, terjadi penyusutan anggaran sekitar Rp7 triliun atau lebih dari 30 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, situasi tersebut tidak boleh menghambat investasi jangka panjang di bidang sumber daya manusia (SDM).

“APBD hampir seluruh daerah di Indonesia mengalami penurunan. Namun, kami sepakat bahwa pendidikan tidak boleh dikorbankan. Program beasiswa Gratispol tetap menjadi prioritas karena ini adalah investasi masa depan,” ujar Rudy saat memimpin morning briefing di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026).

Pada 2026, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,377 triliun untuk Program Gratispol Pendidikan. Dana tersebut ditujukan bagi 158.981 penerima manfaat yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

Program Gratispol difokuskan pada pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Untuk fakultas atau program studi umum, pembiayaan dilakukan secara penuh. Sementara untuk program studi dengan biaya tinggi, seperti kedokteran dan bidang kesehatan tertentu, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan khusus agar tetap menjunjung prinsip keadilan dan pemerataan.

Pemprov memastikan mekanisme seleksi dan penyaluran beasiswa tetap mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas, sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh mahasiswa yang memenuhi kriteria.

Wakil Gubernur Seno Aji menyatakan, keberlanjutan Gratispol merupakan bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM lokal.

“Kita harus menyiapkan generasi yang kompetitif. Pendidikan tinggi adalah pintu masuk untuk meningkatkan daya saing masyarakat Kaltim,” katanya.

Keberlanjutan program beasiswa ini juga dipandang strategis dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Kehadiran IKN diproyeksikan membawa perubahan besar dalam dinamika ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan di daerah.

Pemprov menilai kebutuhan tenaga kerja terdidik dan profesional akan meningkat seiring percepatan pembangunan dan masuknya investasi. Tanpa kesiapan SDM lokal, masyarakat dikhawatirkan hanya menjadi penonton di tengah transformasi tersebut.

“Karena itu, pemerintah daerah menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama untuk memastikan masyarakat Kaltim memiliki kapasitas dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, ” jelasnya.

Di tengah keterbatasan fiskal, sejumlah sektor lain disebut akan melakukan penyesuaian dan efisiensi anggaran. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk program strategis yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas manusia.

Pemprov berpandangan bahwa pembangunan fisik semata tanpa penguatan kapasitas manusia berisiko menimbulkan ketimpangan baru. Infrastruktur yang megah, menurut pemerintah, harus diimbangi dengan kesiapan masyarakat yang mampu memanfaatkannya.

Melalui Program Gratispol, Pemprov berharap semakin banyak generasi muda Kaltim dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana (S-1), magister (S-2), bahkan doktor (S-3). Pemerintah juga mendorong agar para penerima beasiswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi memiliki tanggung jawab moral untuk kembali berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Dengan tetap mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan di tengah penurunan APBD, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar pos belanja daerah, melainkan fondasi pembangunan berkelanjutan dan kunci daya saing daerah di masa depan.(rbn)