Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Polri Nonaktifkan Sementara Kapolresta Sleman, Audit Temukan Dugaan Lemahnya Pengawasan Pimpinan

Polri Nonaktifkan Sementara Kapolresta Sleman, Audit Temukan Dugaan Lemahnya Pengawasan Pimpinan

  • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta, Kaltimupdatenews.com-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kapolresta Sleman menyusul rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan atas penanganan sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik.

Audit internal itu dilaksanakan pada 26 Januari 2026 dan difokuskan pada penanganan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025. Perkara tersebut sebelumnya menuai sorotan masyarakat karena dinilai memunculkan polemik dalam proses penyidikan.

Berdasarkan hasil audit, Itwasda Polda DIY menemukan adanya dugaan lemahnya pengawasan dari pimpinan satuan kerja. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada jalannya proses penyidikan, sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan berimplikasi pada menurunnya citra Polri.

Hasil sementara ADTT kemudian digelar dalam forum khusus pada 30 Januari 2026. Dalam gelar tersebut, seluruh peserta sepakat merekomendasikan agar Kapolresta Sleman dinonaktifkan sementara dari jabatannya hingga proses pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan, bahwa penonaktifan sementara merupakan langkah organisasi yang lazim dilakukan dalam rangka menjaga profesionalitas institusi.

“Penonaktifan ini tidak dimaknai sebagai bentuk sanksi, melainkan untuk memastikan pemeriksaan lanjutan dapat berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel tanpa adanya potensi konflik kepentingan,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Menurut dia, Polri berkomitmen menjunjung tinggi prinsip penegakan hukum yang berkeadilan serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses pemeriksaan terhadap personel.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi ADTT tersebut, Polda DIY merencanakan pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) Kapolresta Sleman. Prosesi sertijab dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 30 Januari 2026, pukul 10.00 WIB, dan akan dipimpin langsung oleh Kapolda DIY di ruang rapat Kapolda DIY.

Polri menegaskan, pemeriksaan lanjutan terhadap penanganan perkara dimaksud akan terus dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil akhir pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan selanjutnya oleh pimpinan institusi.(*RBN)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Krisis BBM Subsidi, Pemprov Kaltim Kejar Pasokan Tambahan

    Krisis BBM Subsidi, Pemprov Kaltim Kejar Pasokan Tambahan

    • 0Komentar

    SAMARINDA, Kaltimupdatenews.com-Aktivitas transportasi sungai di sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan Timur terganggu serius. Sedikitnya 28 kapal angkutan barang dan penumpang yang melayani jalur Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga Mahakam Ulu berhenti beroperasi dalam beberapa hari terakhir akibat tidak tersedianya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kapal-kapal tersebut selama ini menjadi tulang punggung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat […]

  • Ancaman PHK Bayangi Industri Tambang Kaltim, Disnakertrans Tekankan Dialog Pekerja dan Perusahaan

    Ancaman PHK Bayangi Industri Tambang Kaltim, Disnakertrans Tekankan Dialog Pekerja dan Perusahaan

    • 0Komentar

    KALTIM, kaltimupdatenews.com-Tekanan terhadap industri pertambangan di Kalimantan Timur mulai memunculkan kekhawatiran baru di sektor ketenagakerjaan. Perlambatan aktivitas usaha dan kebijakan efisiensi yang dilakukan sejumlah perusahaan disebut berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja di sektor tambang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur, Rozani Erawadi, meminta perusahaan tidak terburu-buru mengambil langkah […]

  • Kunker ke Kemendagri, Pansus III DPRD Paser Perkuat Regulasi Penyertaan Modal Perumdam Tirta Kandilo

    Kunker ke Kemendagri, Pansus III DPRD Paser Perkuat Regulasi Penyertaan Modal Perumdam Tirta Kandilo

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com-DPRD Kabupaten Paser menegaskan komitmennya mendorong Perumdam Tirta Kandilo berkembang menjadi perusahaan daerah yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus dalam kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Paser ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Rabu (13/5/2026). Kunjungan […]

  • ITTC 2026 Digelar 20 Juli, Bupati Fahmi Ikut Turun ke Meja Pertandingan

    ITTC 2026 Digelar 20 Juli, Bupati Fahmi Ikut Turun ke Meja Pertandingan

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com -Kabupaten Paser akan menjadi sorotan dunia olahraga tenis meja pada 20–26 Juli 2026. Untuk pertama kalinya, daerah ini dipercaya menjadi tuan rumah Paser International Table Tennis Championship (ITTC) 2026, turnamen yang menghadirkan atlet nasional hingga mancanegara. Menariknya, Bupati Paser dr. Fahmi Fadli dijadwalkan ikut meramaikan kejuaraan dengan turun langsung bertanding melawan atlet […]

  • PKB Kaltim Putus Koalisi Lama, Pilgub 2030 Tanpa Rudy–Seno

    PKB Kaltim Putus Koalisi Lama, Pilgub 2030 Tanpa Rudy–Seno

    • 0Komentar

    SAMARINDA-Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur resmi menyatakan tidak akan kembali mendukung pasangan Rudy Mas’ud–Seno Aji pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2030 mendatang. Keputusan tersebut ditegaskan Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, Selasa (3/3/2026). Ia menyebut langkah itu merupakan hasil evaluasi menyeluruh partai pasca kontestasi politik sebelumnya, sekaligus respons atas dinamika yang berkembang di […]

  • Ketidakpastian RKAB Picu Kekhawatiran PHK di Sektor Tambang Kukar

    Ketidakpastian RKAB Picu Kekhawatiran PHK di Sektor Tambang Kukar

    • 0Komentar

    KUKAR, kaltimupdatenews.com-Belum adanya kepastian terkait kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang menimbulkan kekhawatiran di daerah. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menilai situasi ini berpotensi berdampak serius terhadap keberlangsungan tenaga kerja di sektor pertambangan. Anggota Komisi II DPRD Kukar, Hendra, menyampaikan bahwa isu pengurangan produksi tambang harus dicermati secara hati-hati karena beririsan langsung […]

expand_less