Pemprov Kaltim Matangkan Proyek Kawasan Tepi Sungai Samarinda, Nilai Investasi Capai Rp1,7 Triliun

SAMARINDA,Kaltimupdatenews.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah mematangkan rencana pembangunan kawasan ruang publik terpadu di tepian Sungai Mahakam, Kota Samarinda. Proyek berskala besar ini diproyeksikan menelan anggaran hingga Rp1,7 triliun dan dirancang menjadi pusat aktivitas baru masyarakat sekaligus pengungkit ekonomi kawasan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengungkapkan kawasan yang akan dikembangkan berada di bentang wilayah antara Kelurahan Selili hingga Jembatan Mahkota II. Lokasi tersebut dinilai strategis karena memiliki akses langsung ke jalur sungai dan berpotensi terintegrasi dengan sistem transportasi kota.

“Kawasan ini dirancang sebagai pusat keramaian baru dengan konsep ruang terbuka publik. Nantinya akan dilengkapi amphitheater, area rekreasi, serta fasilitas pendukung lainnya,” ujar Firnanda, Senin (2/2/2026).

Firnanda menjelaskan, dari sisi perencanaan teknis, proyek tersebut telah berada pada tahap siap bangun. Seluruh dokumen perencanaan awal, mulai dari studi kelayakan (feasibility study) hingga Detail Engineering Design(DED), telah diselesaikan secara menyeluruh oleh Dinas PUPR-Pera Kaltim.

Pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada estetika kota, tetapi juga memperhatikan fungsi mobilitas. Salah satu komponen utama proyek ini adalah pembangunan jalan tembus menuju Jembatan Mahkota II yang akan dilengkapi jalur pedestrian dengan lebar memadai. Jalur tersebut dirancang agar ramah bagi pejalan kaki, pesepeda, serta dapat dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas olahraga dan rekreasi.

Meski demikian, realisasi pembangunan fisik proyek ini belum dapat dipastikan dalam waktu dekat. Firnanda mengakui, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama, terutama di tengah kebijakan penyesuaian dan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

“Kondisi fiskal saat ini menuntut kami untuk lebih realistis. Pada tahun anggaran berjalan, prioritas diberikan pada program-program yang bersifat mendesak dan berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat,” katanya.

Dari aspek sosial, pemerintah daerah menilai proyek ini relatif aman dan minim potensi konflik. Pembangunan dilakukan di kawasan sempadan sungai sehingga tidak memerlukan pembebasan lahan permukiman warga maupun relokasi penduduk.

Sebaliknya, keberadaan kawasan baru ini justru diproyeksikan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat sekitar. Selain membuka ruang publik yang representatif, proyek ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, khususnya sektor usaha kecil, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Untuk mengatasi kendala pendanaan, Pemprov Kaltim membuka peluang kerja sama pembiayaan dengan pemerintah pusat di luar skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skema kolaborasi tersebut dinilai memungkinkan mengingat fungsi strategis kawasan yang tidak hanya bersifat estetis, tetapi juga mendukung konektivitas logistik.

“Jalur ini nantinya bisa menjadi jalan pintas dari kawasan pelabuhan menuju Jembatan Mahkota II. Jika pemerintah pusat melihat nilai strategisnya, tentu peluang pembangunan bersama sangat terbuka,” ujar Firnanda.

Ia menambahkan, pembangunan kawasan tepi sungai ini sejalan dengan visi penataan kota yang berorientasi pada pemanfaatan ruang publik dan penguatan identitas Samarinda sebagai kota sungai. Dalam jangka panjang, kawasan tersebut diharapkan menjadi salah satu landmark baru yang dapat meningkatkan daya tarik kota, baik bagi warga lokal maupun pendatang.(*RBN)