Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kaltim » Paser » 308 ASN Dilantik, Bupati Paser Minta Percepat Kinerja dan Wujudkan Paser TUNTAS

308 ASN Dilantik, Bupati Paser Minta Percepat Kinerja dan Wujudkan Paser TUNTAS

  • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Sebanyak 308 aparatur sipil negara (ASN) resmi mengemban tugas baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser setelah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Paser dr. Fahmi Fadli di Pendopo Lou Bapekat, Jumat (26/6/2026). Momentum tersebut menjadi bagian dari penguatan birokrasi sekaligus upaya mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah melalui aparatur yang profesional dan berintegritas.

Pelantikan meliputi 38 pejabat administrator, 12 pejabat pengawas, 258 pejabat fungsional yang terdiri atas 243 PNS berstatus 100 persen dan 15 ASN yang beralih dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional.

Bupati Fahmi menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik merupakan hasil proses seleksi berbasis sistem Manajemen Talenta sesuai rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan setiap jabatan ditempati aparatur yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi.

“Penerapan Manajemen Talenta merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Pemerintah ingin memastikan jabatan diisi oleh orang yang tepat berdasarkan kompetensi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Fahmi.

Ia menjelaskan, pelaksanaan pelantikan ini merupakan kali kedua Pemerintah Kabupaten Paser menerapkan sistem Manajemen Talenta setelah sebelumnya digunakan dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada April lalu.

Selain melantik pejabat, Fahmi juga memberikan sejumlah arahan kepada aparatur yang mendapat amanah baru. Kepala Bagian Tata Pemerintahan diminta mempertahankan bahkan meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Menurutnya, kualitas LPPD menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu terus ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian Dalam Negeri.

Perhatian khusus juga diberikan kepada Camat Long Kali, Batu Engau, dan Long Ikis. Ketiga kecamatan tersebut dinilai memiliki tantangan yang lebih besar karena luas wilayah dan kompleksitas persoalan yang dihadapi.

Bupati meminta para camat memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, mempercepat pembangunan infrastruktur, menangani persoalan pertanahan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran, serta membangun sinergi dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing.

Khusus Camat Long Kali, Fahmi meminta agar terus mengawal penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, kepada Lurah Kuaro, Fahmi mengingatkan pentingnya memahami karakter masyarakat serta mengoptimalkan peran Rukun Tetangga (RT) dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat kelurahan.

Bupati juga berpesan kepada para PNS yang baru berstatus 100 persen agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, status tersebut merupakan awal pengabdian sebagai aparatur negara yang dituntut terus meningkatkan kapasitas, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Status PNS seratus persen bukan akhir perjalanan, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Tunjukkan kinerja terbaik, terus tingkatkan kompetensi, jaga integritas, dan jadilah bagian dari solusi bagi masyarakat Kabupaten Paser,” tegasnya.

Fahmi juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera bekerja optimal di unit masing-masing dan mendukung terwujudnya visi Paser TUNTAS yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera.

Pada kesempatan yang sama, ia menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti Instruksi Bupati Nomor 900.1/673/BKAD/VI/2026 tentang Efisiensi Belanja APBD Tahun Anggaran 2026. Instruksi tersebut mengharuskan setiap organisasi perangkat daerah melakukan efisiensi belanja barang dan jasa maupun belanja modal sesuai ketentuan serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

“Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah melaksanakan instruksi efisiensi ini secara bertanggung jawab dan tepat waktu sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD,” kata Fahmi.(Jay)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PT BIM Raih Penghargaan atas Partisipasi Aktif Pembinaan MPA dan Penanggulangan Kebakaran

    PT BIM Raih Penghargaan atas Partisipasi Aktif Pembinaan MPA dan Penanggulangan Kebakaran

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Paser terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah menilai keterlibatan aktif perusahaan menjadi salah satu kunci dalam menekan potensi kebakaran, khususnya saat memasuki musim kemarau. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pemberian penghargaan kepada PT Borneo Indah Marjaya (BIM) dalam Rapat Koordinasi Daerah Provinsi Kalimantan […]

  • BPK Temukan ASN Bolos Berhari-hari, Pemkab Kukar Berlakukan Absensi Face Scan

    BPK Temukan ASN Bolos Berhari-hari, Pemkab Kukar Berlakukan Absensi Face Scan

    • 0Komentar

    KUKAR, kaltimupdatenews.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan memberlakukan sistem absensi elektronik berbasis pemindaian wajah (face scan) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) mulai 1 Agustus 2026. Langkah tersebut diambil setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masih adanya pegawai yang mangkir bekerja selama puluhan hingga ratusan hari tanpa terdeteksi melalui sistem presensi yang selama ini […]

  • Fraksi PKB Soroti Penurunan Pendapatan Daerah dalam Raperda Pertanggungjawaban APBD Paser 2025

    Fraksi PKB Soroti Penurunan Pendapatan Daerah dalam Raperda Pertanggungjawaban APBD Paser 2025

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Paser memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Paser, diruang rapat paripurna DPRD Paser, Kamis (25/6/2026) Anggota Fraksi PKB DPRD Paser, Edwin Santoso, mengatakan pihaknya mengapresiasi […]

  • DPRD Kukar Perketat Pengawasan, Realisasi Plasma Sawit 20 Persen Jadi Sorotan

    DPRD Kukar Perketat Pengawasan, Realisasi Plasma Sawit 20 Persen Jadi Sorotan

    • 0Komentar

    KUKAR, kaltimupdatenews.com-Komitmen perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi kewajiban penyediaan kebun plasma kembali menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari lebih 60 perusahaan sawit yang beroperasi di Kukar, legislatif menilai pengawasan harus dilakukan secara lebih ketat dan menyeluruh. Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, menegaskan bahwa kewajiban penyediaan minimal 20 persen lahan plasma merupakan […]

  • Refleksi Profesi Menuju Konferkab PWI Paser 2026–2029

    Refleksi Profesi Menuju Konferkab PWI Paser 2026–2029

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Pelaksanaan Konferensi Kabupaten (Konferkab) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Paser tinggal menghitung hari. Forum musyawarah tertinggi organisasi wartawan di tingkat daerah ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, pada 7–8 Juni 2026. Agenda tersebut rencananya dipadukan antara proses pemilihan ketua dan pelantikan pengurus. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Konferkab akan berlangsung pada Minggu, sementara pelantikan […]

  • Disnaker Samarinda Siapkan Pengawasan THR, Posko Pengaduan Akan Dibuka

    Disnaker Samarinda Siapkan Pengawasan THR, Posko Pengaduan Akan Dibuka

    • 0Komentar

    SAMARINDA, kaltimupdatenews.com -Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Samarinda mulai menyiapkan langkah pengawasan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja. Upaya ini dilakukan untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban memberikan THR kepada karyawannya sesuai aturan yang berlaku. Kepala Disnaker Samarinda, Yuyum Puspitaningrum, mengatakan pelaksanaan pengawasan di daerah masih menunggu terbitnya Surat Edaran […]

expand_less