Pemkab PPU Rombak Pola Kerja Penanganan Stunting Setelah Berakhirnya Aksi Bina Bangda

PENAJAM, kaltimupdatenews.com-Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai menata ulang pola kerja penanganan stunting menyusul berakhirnya pengisian aplikasi Aksi Bina Bangda, platform pemantauan percepatan penurunan stunting yang selama ini digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Penutupan aplikasi tersebut menandai berakhirnya satu fase pembinaan dan evaluasi pemerintah pusat terhadap daerah. Namun bagi Pemkab PPU, kondisi itu justru menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi internal dan memastikan intervensi stunting tetap berjalan secara berkelanjutan.

Langkah penyesuaian ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang digelar di Sekretariat Daerah PPU beberapa waktu lalu. Rapat tersebut dihadiri oleh organisasi perangkat daerah terkait, yang selama ini terlibat langsung dalam pelaksanaan program penurunan stunting di tingkat kabupaten.

Aksi Bina Bangda atau yang dikenal sebagai Web Aksi Bangda merupakan sistem berbasis web yang dikelola Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini berfungsi sebagai instrumen pembinaan, pemantauan, serta evaluasi terhadap kesiapan dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting.

Melalui aplikasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan melaporkan seluruh tahapan pelaksanaan delapan aksi konvergensi stunting, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program. Data tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat sekaligus tolok ukur capaian daerah dalam menurunkan prevalensi stunting.

Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menyampaikan bahwa meskipun pengisian aplikasi telah ditutup, substansi dari delapan aksi konvergensi tetap menjadi acuan utama pemerintah daerah. Menurutnya, data dan matriks yang telah dihimpun selama ini tidak akan ditinggalkan, melainkan dimanfaatkan untuk memetakan persoalan secara lebih rinci di tingkat lokal.

“Yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana menindaklanjuti apa yang sudah direncanakan. Semua perangkat daerah harus memiliki pemahaman yang sama terhadap masalah stunting, supaya intervensinya tidak parsial,” ujar Tohar, Senin (9/2/2026).

Ia menegaskan, penanganan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Diperlukan koordinasi lintas perangkat daerah, serta pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, agar setiap intervensi berjalan saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.

Dalam forum tersebut juga dibahas pembagian peran antarlevel pemerintahan. Camat dipastikan tidak terlibat dalam penyusunan program teknis, namun memegang peranan penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan di lapangan serta mengoordinasikan kegiatan lintas sektor di wilayah kecamatan.

Pemkab PPU menilai peran kecamatan menjadi krusial dalam menjembatani kebijakan di tingkat kabupaten dengan kondisi riil masyarakat. Koordinasi yang kuat di tingkat wilayah diharapkan dapat mempercepat penyaluran program dan meningkatkan efektivitas intervensi terhadap kelompok sasaran.

Hasil rapat koordinasi lintas perangkat daerah ini selanjutnya akan dirangkum dan dijadikan bahan pembahasan dalam Pra-Musrenbang Tematik Stunting. Forum tersebut akan menentukan arah kebijakan, prioritas program, serta bentuk intervensi penurunan stunting di Kabupaten PPU pada periode berikutnya.

Melalui langkah penyesuaian ini, Pemkab PPU menegaskan komitmennya untuk tetap menempatkan isu stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, meskipun mekanisme pelaporan ke pemerintah pusat mengalami perubahan.

“Yang terpenting bukan aplikasinya, tetapi tindak lanjut dan dampaknya bagi masyarakat,” pungkas Tohar.(*rbn)