Kukar Fokuskan Anggaran Darurat untuk Bencana dan Jalan Rawan Longsor
- calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
- print Cetak
FOTO :Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin (IST)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TENGGARONG, Kaltimupdatenews.Com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah tegas untuk menghadapi kerusakan jalan akibat bencana alam. Belanja Tidak Terduga (BTT) ke depan akan diprioritaskan untuk mitigasi bencana, terutama di jalur-jalur vital yang kerap terdampak longsor.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan kondisi tanah yang labil dan curah hujan tinggi membuat banyak ruas jalan strategis mudah rusak. Karena itu, perencanaan pembangunan jalan kini tak lagi sekadar hasil fisik, tetapi harus memperhitungkan risiko bencana.
“Jalan bukan hanya soal beton atau aspal. Kita harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, terutama di jalur utama yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat,” kata Rendi, Selasa (3/2/2026).
Rendi mencontohkan longsor di kawasan Tenggarong Seberang yang sempat mengganggu aktivitas warga. Dampak langsung terhadap ekonomi lokal, kata dia, menunjukkan perlunya respons cepat saat bencana terjadi.
Meski demikian, keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak bisa menanganinya sekaligus di semua titik. Penentuan prioritas menjadi kunci agar penanganan tepat sasaran. Untuk itu, BTT yang sebelumnya dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, ke depan akan difokuskan pada penanganan bencana, termasuk perbaikan jalan longsor.
“Setiap tahun Kukar menyiapkan BTT, kadang Rp50 miliar, kadang Rp100 miliar. Ke depan, kami pastikan anggaran ini digunakan untuk bencana,” ujar Rendi.
Selain itu, Rendi menekankan pentingnya koordinasi lintas kewenangan. Banyak jalan yang rusak berada di bawah provinsi atau nasional, sehingga penanganannya tidak sepenuhnya di tangan kabupaten. Contohnya adalah ruas Jalan Samarinda-Balikpapan KM 23 Desa Batuah dan Tenggarong-Balikpapan di Desa Jembayan, yang kerap mengalami longsor karena pergeseran tanah.
“Kami berharap provinsi dan pemerintah pusat juga sigap. Penanganan jalan harus kolaboratif,” tambahnya.
Kesiapan Kukar juga terlihat dalam pembangunan akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Jalur penghubung dari Kukar, termasuk Jonggon, sudah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terintegrasi dengan IKN. Rendi memastikan pembangunan di wilayah perbatasan Kukar setara dengan wilayah otorita, agar tidak terjadi ketimpangan.
Salah satu contoh nyata adalah pengembangan kawasan Sangasanga sebagai gerbang utama Kukar menuju IKN. Di sana, Pemkab membangun jalur dua, ruang terbuka hijau, dan patung Bung Karno sebagai simbol etalase pembangunan.
“Ini bukti keseriusan kami. Pembangunan Kukar harus selaras dengan IKN, agar wilayah kita tetap kuat dan menarik,” tegasnya. (*RBN)
- Penulis: Fendialvaro
Saat ini belum ada komentar