Fraksi Golkar DPRD Paser Soroti Rendahnya Serapan Anggaran dan Belanja Infrastruktur APBD 2025

TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Paser memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser, Kamis (25/6/2026).

Melalui pemandangan umum fraksi yang dibacakan di ruang rapat paripurna tersebut, Fraksi Golkar mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Paser yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Paser, Hamsi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara akuntabel. Namun fraksi Golkar menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian serius agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.

“Predikat WTP tentu menjadi kebanggaan bersama dan patut diapresiasi. Namun, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Hamsi saat membacakan pandangan fraksi Golkar DPRD Paser.

Menurutnya, salah satu catatan penting Fraksi Golkar adalah realisasi pendapatan daerah tahun 2025 yang hanya mencapai sekitar Rp3,94 triliun atau 90,38 persen dari target APBD sebesar Rp4,36 triliun.

Hamsi menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD pada tahun-tahun mendatang, terutama di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah, mulai dari kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat hingga perubahan kebijakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Penyusunan APBD ke depan harus didasarkan pada kondisi aktual dan perkembangan terkini sehingga proyeksi pendapatan lebih realistis dan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat,” ujarnya.

Di sisi lain, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Realisasi pajak daerah tercatat mencapai Rp133,27 miliar atau melampaui target sebesar Rp2,72 miliar. Sementara realisasi retribusi daerah mencapai Rp190,07 miliar atau lebih tinggi Rp13,43 miliar dari target yang ditetapkan.

Menurut Hamsi, capaian tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi.

“Ini membuktikan bahwa potensi PAD masih cukup besar. Pemerintah daerah perlu terus melakukan inovasi dan optimalisasi agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat,” katanya.

Selain pendapatan, Fraksi Golkar juga menyoroti realisasi belanja bangunan dan gedung yang dinilai belum maksimal. Dari anggaran sebesar Rp414,83 miliar, realisasi belanja hanya mencapai Rp363,28 miliar atau sekitar 87,57 persen.

Hamsi menilai rendahnya realisasi tersebut berdampak pada sejumlah proyek strategis daerah yang hingga kini belum terselesaikan secara optimal, termasuk pembangunan sarana olahraga menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur tahun 2026 yang akan digelar di Kabupaten Paser.

“Sebagai tuan rumah Porprov, tentu kita membutuhkan kesiapan venue dan fasilitas olahraga yang memadai. Selain itu masih terdapat sejumlah bangunan sekolah dan fasilitas sanitasi yang memerlukan perhatian serius,” ungkapnya.

Fraksi Golkar juga mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan serapan anggaran pada tahun-tahun mendatang. Menurut Hamsi, rendahnya serapan anggaran berpotensi mengurangi manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat.

“Setiap anggaran yang tidak terserap berarti ada program yang tertunda dan ada manfaat yang belum dirasakan masyarakat. Karena itu kami berharap Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh jajaran dapat memperkuat konsolidasi dan memperbaiki kualitas pelaksanaan program,” tegasnya.

Fraksi Golkar menegaskan seluruh masukan dan catatan yang disampaikan dalam pemandangan umum tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian terhadap kemajuan Kabupaten Paser.

“Kami ingin pembangunan di Kabupaten Paser berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Semua catatan yang kami sampaikan didasari semangat agar Paser ke depan menjadi lebih baik,” ujarnya (Jay)