DPP LAP Desak Kepastian Bandara Tanah Grogot, Proyek Mangkrak Lebih dari Satu Dekade, Akses Udara Dinilai Kian Mendesak

TANA PASER, kaltimupdatenews.com-Harapan masyarakat Kabupaten Paser untuk memiliki akses transportasi udara sendiri kembali mendapat dorongan. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Adat Paser (DPP LAP) meminta pemerintah tidak lagi membiarkan pembangunan Bandara Tanah Grogot berjalan tanpa kepastian setelah proyek tersebut terhenti selama bertahun-tahun.

Ketua Umum DPP LAP Aji Sabri bin Aji Sholihin mengatakan, pemerintah perlu segera menentukan arah kelanjutan pembangunan, termasuk menyelesaikan persoalan perencanaan dan pembiayaan yang selama ini menjadi bagian dari proses proyek tersebut.

Menurutnya, keberadaan bandara bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan kebutuhan strategis bagi masyarakat dan perekonomian Paser. Posisi Kabupaten Paser yang berada di bagian selatan Kalimantan Timur membuat akses transportasi udara menjadi semakin penting.

“Sudah cukup lama masyarakat menunggu. Karena itu, yang dibutuhkan sekarang bukan lagi sekadar wacana, tetapi keputusan yang jelas dan langkah nyata agar pembangunan bandara bisa kembali berjalan,” kata Aji Sabri, Kamis (8/10/2026).

Ia menilai, tersedianya bandar udara di Paser akan memangkas ketergantungan masyarakat terhadap bandara di daerah lain. Selama ini, warga yang hendak melakukan perjalanan melalui jalur udara harus menempuh perjalanan darat terlebih dahulu menuju Balikpapan maupun wilayah Kalimantan Selatan.

Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya menyita waktu, tetapi juga menambah biaya perjalanan. Terlebih bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan perjalanan mendesak maupun mobilitas tinggi.

“Bayangkan masyarakat harus menempuh perjalanan darat terlebih dahulu sebelum bisa naik pesawat. Dengan adanya bandara sendiri, waktu dan biaya perjalanan bisa ditekan. Ini tentu akan sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Selain mempermudah mobilitas warga, Aji Sabri melihat bandara memiliki potensi menjadi penggerak ekonomi daerah. Konektivitas udara dinilai dapat membuka peluang lebih besar bagi investasi, perdagangan, pariwisata hingga kegiatan pemerintahan.

“Bandara akan menjadi pintu masuk bagi mobilitas orang dan kegiatan ekonomi. Kalau konektivitasnya semakin baik, peluang daerah untuk berkembang juga semakin besar,” katanya.

Aji Sabri berharap pembahasan yang telah dilakukan selama ini segera bermuara pada keputusan konkret.

“Pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari jalan keluarnya. Kalau masih ada persoalan yang menghambat, mari diselesaikan satu per satu. Jangan sampai proyek yang sudah dimulai sejak lama kembali kehilangan arah,” ujarnya.

DPP LAP, kata dia, siap mendukung langkah pemerintah sepanjang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Bandara Tanah Grogot.

“Kami tidak berada pada posisi untuk menentukan teknis pembangunannya. Yang kami dorong adalah agar pemerintah memberikan kepastian, menyelesaikan hambatan yang ada, lalu melanjutkan pembangunan sampai bandara benar-benar dapat digunakan masyarakat,” pungkasnya

Sementara itu saat ditemui terpisah, Sekretaris Umum DPP LAP Achmadi, S.Sos., mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan apabila pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya.

Menurutnya, perubahan kebutuhan dan perkembangan kondisi daerah merupakan hal yang wajar dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang. Yang terpenting, penyesuaian tersebut tidak dijadikan alasan untuk kembali menunda proyek.

“Kalau memang ada bagian dari perencanaan yang harus diperbarui, silakan disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Tetapi jangan berhenti pada tahap perencanaan lagi. Setelah disesuaikan, harus ada langkah berikutnya yang jelas,” ujar Achmadi.

Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai nasib proyek tersebut setelah proses pembangunan berlangsung sejak lebih dari satu dekade lalu.

Achmadi juga mengingatkan agar proses evaluasi maupun penyusunan ulang dokumen teknis tidak berlangsung tanpa batas waktu.

“Yang menjadi perhatian kami adalah jangan sampai masyarakat kembali menunggu bertahun-tahun hanya karena proses perencanaan. Evaluasi tentu diperlukan, tetapi setelah itu harus ada keputusan dan pelaksanaan,” tegasnya.

Menurut Achmadi, manfaat bandara nantinya akan dirasakan seluruh masyarakat Paser tanpa membedakan latar belakang.

“Bandara ini kepentingannya untuk daerah dan seluruh masyarakat Paser. Siapa pun yang tinggal dan beraktivitas di sini akan mendapatkan manfaat dari terbukanya akses udara,” katanya.

Diketahui Pembangunan Bandara Tanah Grogot telah direncanakan sejak 2006. Pada tahap awal, Pemerintah Kabupaten Paser melakukan survei dan identifikasi sejumlah lokasi untuk menentukan kawasan yang dinilai sesuai bagi pembangunan bandar udara.

Kawasan Rantau Panjang–Padang Pengrapat kemudian ditetapkan sebagai lokasi pembangunan. Pemerintah daerah menyiapkan lahan sekitar 228 hektare untuk kebutuhan proyek tersebut.

Pembangunan fisik sisi udara mulai dilaksanakan pada 22 Desember 2011. Namun, proyek tersebut tidak berlanjut sesuai rencana dan akhirnya terhenti pada 24 September 2014.

Berdasarkan dokumen Pemerintah Kabupaten Paser, progres fisik pembangunan ketika proyek dihentikan berada di kisaran 36 persen.

Setelah proyek terhenti, pemerintah melakukan berbagai evaluasi dan pembahasan untuk mencari skema yang memungkinkan pembangunan kembali dilanjutkan.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Kabupaten Paser kembali melakukan penyusunan studi pendahuluan serta reviu terhadap Detail Engineering Design (DED). Rencana pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan transportasi dan perkembangan daerah.

Sejumlah alternatif pembiayaan turut menjadi pembahasan, termasuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta kemungkinan skema pembiayaan lainnya.(Jay)