Pendapatan Daerah Menyusut, Kukar Siapkan Skema Kolaboratif Jaga Pembangunan
- calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
- print Cetak
Foto : Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri. (ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KUKAR-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tekanan fiskal serius menyusul tren penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah menyusun strategi alternatif agar pembangunan tetap berjalan berkelanjutan.
Data keuangan daerah menunjukkan penurunan tajam APBD Kukar dari Rp14,3 triliun pada 2024 menjadi Rp11,1 triliun di 2025, lalu kembali turun ke Rp7,16 triliun pada 2026. Penurunan ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga 2027.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa ketergantungan pada APBD tidak lagi bisa menjadi satu-satunya tumpuan pembangunan daerah. Pemerintah, kata dia, mulai mengarahkan pola pembangunan berbasis kolaborasi lintas sektor.
“Ke depan, pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fiskal daerah. Kami mendorong keterlibatan semua pihak, termasuk swasta, akademisi, dan masyarakat,” kata Aulia, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, pendekatan pentahelix akan menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat sinergi tersebut. Pemerintah akan membagi fokus pembangunan berdasarkan klaster wilayah kecamatan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Selain memperluas kolaborasi, Pemkab Kukar juga mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor potensial. Di antaranya melalui optimalisasi pendapatan air permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta penguatan kinerja badan usaha milik daerah.
Aulia menjelaskan, peningkatan pendapatan daerah harus memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya melalui kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Orientasinya bukan sekadar menaikkan angka pendapatan, tetapi bagaimana itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan daya beli masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi lokal. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang sehat akan tercipta jika perputaran uang di masyarakat terus meningkat.
“Kalau ekonomi masyarakat bergerak, efeknya akan kembali ke daerah dalam bentuk aktivitas ekonomi yang lebih kuat,” tutupnya.(*RBN)
- Penulis: Editor
Saat ini belum ada komentar