Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kaltim » Paser » Sinkronisasi Raperda Kebudayaan, Pansus I DPRD Paser Sambangi BPKW XIV

Sinkronisasi Raperda Kebudayaan, Pansus I DPRD Paser Sambangi BPKW XIV

  • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANA PASER, kaltimupdatenews.com -Upaya memperkuat arah kebijakan pemajuan kebudayaan di daerah terus dilakukan DPRD Kabupaten Paser. Salah satunya melalui kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) I ke Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV di Samarinda, guna memastikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berjalan selaras dengan kebijakan nasional.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Pansus I DPRD Paser, Ilcham Halid, bersama Sekretaris Regina Fabiola, serta anggota Edwin Santoso, Elly Ermayanti, Muhammad Rama Romilza Azhari, dan Umar yang berlangsung pada 13 Maret 2026 itu menjadi langkah awal Pansus I dalam menggodok regulasi tentang pemajuan kebudayaan di Kabupaten Paser.

Wakil Ketua Pansus I DPRD Paser, Andi Muhammad Rizal Ashari, menegaskan bahwa harmonisasi aturan dengan pemerintah pusat menjadi kunci agar regulasi yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan dapat diimplementasikan secara optimal.

“Melalui pertemuan ini, kami ingin memastikan substansi Raperda benar-benar sejalan dengan ketentuan pusat, terutama dalam aspek perlindungan dan pengelolaan objek kebudayaan,” ujarnya, Senin (16/3/2026).

Ia menambahkan, penyusunan regulasi tersebut tidak hanya berfokus pada pelestarian, tetapi juga menyentuh aspek pengembangan serta pemanfaatan kebudayaan sebagai potensi daerah.

Di sisi lain, Kepala BPKW XIV, Lestari, menekankan bahwa perencanaan pemajuan kebudayaan harus disusun secara terarah dan terintegrasi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Penyusunan peta jalan kebudayaan tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada keselarasan antara kebijakan daerah dengan kerangka nasional agar hasilnya lebih terukur,” jelasnya.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas regulasi yang tengah disusun oleh DPRD Paser.

Ia juga mendorong agar Pansus I terus membangun komunikasi aktif dengan OPD teknis, kementerian terkait, serta pemangku kepentingan di bidang kebudayaan.

“Keterlibatan berbagai pihak akan memperkaya substansi Raperda sehingga nantinya benar-benar aplikatif dan berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.(Jay)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wabup Ikhwan Kukuhkan PAW Kades Atang Pait dan Anggota BPD Lima Desa di Paser

    Wabup Ikhwan Kukuhkan PAW Kades Atang Pait dan Anggota BPD Lima Desa di Paser

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com- Pemerintah Kabupaten Paser kembali melakukan penguatan struktur pemerintahan desa. Wakil Bupati Ikhwan Antasari resmi melantik Pengganti Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Atang Pait serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari lima desa, Kamis (26/2/2026). Adapun lima desa yang dimaksud adalah Janju, Krayan Sentosa, Sebakung Taka, Pengguren Jaya, dan Segendang. Prosesi pelantikan berlangsung […]

  • Hendak Menepi, Pengendara Beat Tertabrak CBR di Kuaro, Satu Korban Alami Patah Rahang

    Hendak Menepi, Pengendara Beat Tertabrak CBR di Kuaro, Satu Korban Alami Patah Rahang

    • 0Komentar

    TANA PASER, kaltimupdatenews.com- Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Poros Provinsi, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Senin (16/3/2026) sekitar pukul 12.32 WITA. Insiden tersebut melibatkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Razmi (24) berboncengan dengan Siti Aisyah (24), serta sepeda motor Honda CBR yang ditumpangi dua pemuda. Berdasarkan informasi yang dihimpun, […]

  • Pemkab PPU Perkuat Pendampingan Desa dalam Penyusunan Perdes

    Pemkab PPU Perkuat Pendampingan Desa dalam Penyusunan Perdes

    • 0Komentar

    PPU. kaltimupdatenews.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat upaya pembinaan pemerintahan desa melalui pendampingan penyusunan peraturan desa (Perdes) agar regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar, menegaskan pemerintah kabupaten membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi desa yang ingin menyusun produk hukum, termasuk membantu […]

  • Perpisahan SMPN 5 Tanah Grogot, 202 Siswa Angkatan 26 Resmi Dilepas

    Perpisahan SMPN 5 Tanah Grogot, 202 Siswa Angkatan 26 Resmi Dilepas

    • 0Komentar

    TANA PASER, Kaltimupdatenews.com-Sebanyak 202 siswa kelas IX angkatan ke-26 SMP Negeri 5 Tanah Grogot resmi dilepas dalam acara pisah kenang yang digelar di Gedung Awa Mangkuruku, Senin (11/5/2026). Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh haru dengan dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, dewan guru, wali murid, serta para siswa. Ketua panitia pelaksana, Nurjanah, dalam […]

  • Menjelang Peresmian Nasional, Danrem 091/ASN Pantau Progres KDKMP di Paser

    Menjelang Peresmian Nasional, Danrem 091/ASN Pantau Progres KDKMP di Paser

    • 0Komentar

    TANA PASER, Kaltim update news.com-Komandan Korem (Danrem) 091/Aji Surya Natakesuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Paser, Selasa (27/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menjelang peresmian KDKMP secara nasional yang dijadwalkan berlangsung Februari 2026. Brigjen TNI Anggara Sitompul menyampaikan, saat ini […]

  • Polri Nonaktifkan Sementara Kapolresta Sleman, Audit Temukan Dugaan Lemahnya Pengawasan Pimpinan

    Polri Nonaktifkan Sementara Kapolresta Sleman, Audit Temukan Dugaan Lemahnya Pengawasan Pimpinan

    • 0Komentar

    Jakarta, Kaltimupdatenews.com-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara Kapolresta Sleman menyusul rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan atas penanganan sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik. Audit internal itu dilaksanakan pada […]

expand_less