Berita Terkini
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kaltim » Paser » Sinkronisasi Raperda Kebudayaan, Pansus I DPRD Paser Sambangi BPKW XIV

Sinkronisasi Raperda Kebudayaan, Pansus I DPRD Paser Sambangi BPKW XIV

  • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANA PASER, kaltimupdatenews.com -Upaya memperkuat arah kebijakan pemajuan kebudayaan di daerah terus dilakukan DPRD Kabupaten Paser. Salah satunya melalui kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) I ke Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIV di Samarinda, guna memastikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berjalan selaras dengan kebijakan nasional.

Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Pansus I DPRD Paser, Ilcham Halid, bersama Sekretaris Regina Fabiola, serta anggota Edwin Santoso, Elly Ermayanti, Muhammad Rama Romilza Azhari, dan Umar yang berlangsung pada 13 Maret 2026 itu menjadi langkah awal Pansus I dalam menggodok regulasi tentang pemajuan kebudayaan di Kabupaten Paser.

Wakil Ketua Pansus I DPRD Paser, Andi Muhammad Rizal Ashari, menegaskan bahwa harmonisasi aturan dengan pemerintah pusat menjadi kunci agar regulasi yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan dapat diimplementasikan secara optimal.

“Melalui pertemuan ini, kami ingin memastikan substansi Raperda benar-benar sejalan dengan ketentuan pusat, terutama dalam aspek perlindungan dan pengelolaan objek kebudayaan,” ujarnya, Senin (16/3/2026).

Ia menambahkan, penyusunan regulasi tersebut tidak hanya berfokus pada pelestarian, tetapi juga menyentuh aspek pengembangan serta pemanfaatan kebudayaan sebagai potensi daerah.

Di sisi lain, Kepala BPKW XIV, Lestari, menekankan bahwa perencanaan pemajuan kebudayaan harus disusun secara terarah dan terintegrasi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

“Penyusunan peta jalan kebudayaan tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada keselarasan antara kebijakan daerah dengan kerangka nasional agar hasilnya lebih terukur,” jelasnya.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas regulasi yang tengah disusun oleh DPRD Paser.

Ia juga mendorong agar Pansus I terus membangun komunikasi aktif dengan OPD teknis, kementerian terkait, serta pemangku kepentingan di bidang kebudayaan.

“Keterlibatan berbagai pihak akan memperkaya substansi Raperda sehingga nantinya benar-benar aplikatif dan berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.(Jay)

  • Penulis: Editor

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Paser Gelar Bhayangkara X IESPA Paser Tournament Esport 2026, Diikuti 761 Peserta

    Polres Paser Gelar Bhayangkara X IESPA Paser Tournament Esport 2026, Diikuti 761 Peserta

    • 0Komentar

    TANA PASER, Kaltimupdatenews.com-Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Paser bekerja sama dengan Indonesia Esports Association (IESPA) Kabupaten Paser menggelar Bhayangkara X IESPA Paser Tournament Esport 2026 di halaman Mapolres Paser, Jumat (19/6/2026) malam. Turnamen yang diikuti 761 peserta tersebut menjadi salah satu ajang pembinaan dan pengembangan bakat generasi muda di bidang olahraga elektronik (esport), […]

  • Ketua DPRD Paser Jadikan Batam Referensi Penguatan Investasi Daerah

    Ketua DPRD Paser Jadikan Batam Referensi Penguatan Investasi Daerah

    • 0Komentar

    BATAM, Kaltimupdatenews.com-Upaya memperkuat iklim investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Paser. Salah satunya melalui kunjungan kerja dan studi tiru jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Paser ke Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, guna mempelajari strategi pengembangan investasi dan revitalisasi kawasan perdagangan modern. Rombongan dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra […]

  • Audit LKPD 2025 Dimulai, BPK Periksa Keuangan Pemkab PPU Selama 35 Hari

    Audit LKPD 2025 Dimulai, BPK Periksa Keuangan Pemkab PPU Selama 35 Hari

    • 0Komentar

    PPU, kaltimupdatenews.com-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur resmi memulai pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Proses audit ini akan berlangsung selama 35 hari, terhitung sejak 6 April hingga 10 Mei 2026. Pemeriksaan meliputi penelusuran dokumen, uji kesesuaian data, hingga pengecekan langsung […]

  • Tenggarong Seberang Ditunjuk Jadi Tuan Rumah MTQ Kabupaten Kukar 2027, LPTQ Kukar Perkuat Sinergi dan Pembinaan Alquran

    Tenggarong Seberang Ditunjuk Jadi Tuan Rumah MTQ Kabupaten Kukar 2027, LPTQ Kukar Perkuat Sinergi dan Pembinaan Alquran

    • 0Komentar

    KUKAR, kaltimupdatenews.com – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kutai Kartanegara Tahun 2026 resmi ditutup, Selasa (3/2/2026) malam, di Ballroom Mulawarman, Hotel Grand Elty Singgasana, Tenggarong. Penutupan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum LPTQ Kukar. Rakerda yang berlangsung selama beberapa hari ini diikuti seluruh pengurus LPTQ […]

  • Menjelang Peresmian Nasional, Danrem 091/ASN Pantau Progres KDKMP di Paser

    Menjelang Peresmian Nasional, Danrem 091/ASN Pantau Progres KDKMP di Paser

    • 0Komentar

    TANA PASER, Kaltim update news.com-Komandan Korem (Danrem) 091/Aji Surya Natakesuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Paser, Selasa (27/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menjelang peresmian KDKMP secara nasional yang dijadwalkan berlangsung Februari 2026. Brigjen TNI Anggara Sitompul menyampaikan, saat ini […]

  • Koordinasi Antarinstansi Jadi Kendala Perbaikan PJU di PPU

    Koordinasi Antarinstansi Jadi Kendala Perbaikan PJU di PPU

    • 0Komentar

    PPU, kaltimupdatenews.com-Lambatnya perbaikan penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah titik di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, tidak hanya dipengaruhi keterbatasan anggaran, tetapi juga persoalan teknis berupa pembagian kewenangan antarinstansi. Kepala Dinas Perhubungan PPU, Agus Dahlan, mengungkapkan bahwa penanganan PJU tidak berada dalam satu kendali penuh. Setiap jenis dan lokasi jalan memiliki penanggung jawab […]

expand_less