Aset Triliunan, Pansus LKPJ Kaltim Soroti Kinerja BUMD dan Desak Optimalisasi PAD
- calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
- print Cetak
Foto: Ketua Pansus LKPJ Fadly Imawan (ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KALTIM, kaltimupdatenews.con-Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 menegaskan perlunya optimalisasi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Pansus LKPJ bersama jajaran Pemprov Kaltim dan sejumlah BUMD, yang digelar Selasa (5/5/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel, serta jajaran pimpinan Pansus.
Ketua Pansus LKPJ Fadly Imawan menilai kinerja BUMD perlu terus didorong agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi daerah.
“Kalau kita melihat kondisi aset yang dimiliki, tentu kontribusi PAD yang dihasilkan harus lebih maksimal. Ini yang menjadi perhatian kami, khususnya pada beberapa BUMD,” ujar Fadly, saat di konfirmasi, Rabu (6/5/2026).
Ia mencontohkan PT Kaltim Melati Bhakti Satya (MBS) yang menargetkan PAD sebesar Rp 11 miliar. Menurutnya, angka tersebut masih belum sebanding dengan nilai aset perusahaan yang mencapai lebih dari Rp 2 triliun.
Selain itu, Fadly juga mendorong PT BPD Kaltimtara untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Perbankan daerah harus adaptif dan inovatif, sehingga bisa memberikan dampak nyata terhadap peningkatan PAD,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Pansus juga menyoroti pentingnya tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Fadly menegaskan, penyelesaian rekomendasi BPK menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami ingin seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti. Jangan sampai temuan yang sama terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Rapat kerja ini turut dihadiri anggota Pansus LKPJ, di antaranya Firnadi Ikhsan, Damayanti, Abdul Giaz, Muhammad Samsun, Abdul Rakhman Bolong, Syahariah Mas’ud, dan Yusuf Mustafa.
Dari pihak Pemprov Kaltim hadir Asisten II Ujang Rachmad, Direktur Utama PT MBS Aji Abidharta Hakim, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Romy Wijayanto, Kepala Inspektorat Irfan Prananta, serta Kepala BPKAD Ahmad Muzakkir.
Melalui rapat ini, Pansus LKPJ berharap adanya perbaikan kinerja BUMD dan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK demi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.(*Jay/rbn/lan)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar