Bupati Paser Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Dorong Birokrasi Adaptif dan Berorientasi Hasil

TANA PASER, kaltimupdatenews.com- Penguatan kinerja birokrasi kembali ditegaskan dalam langkah penyegaran organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Bupati Paser, Fahmi Fadli, secara resmi melantik sejumlah pejabat Jabatan Tinggi Pratama (JTP), Senin (6/4/2026), di Pendopo Lou Bapekat.

Pelantikan ini menjadi bagian dari strategi pembenahan tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan roda organisasi berjalan lebih efektif dan selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi.

Dalam arahannya, Fahmi menegaskan bahwa proses pengisian jabatan telah melalui mekanisme seleksi berbasis sistem merit, dengan mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melalui manajemen talenta.

“Penempatan pejabat ini bukan semata rotasi, tetapi hasil dari proses seleksi yang menilai kapasitas dan kesiapan dalam menjawab tantangan organisasi ke depan,” ungkapnya.

Pejabat yang dilantik meliputi Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Kepada Asisten Administrasi Umum, Fahmi menekankan peran strategis dalam memastikan keterpaduan kerja di lingkup Sekretariat Daerah. Ia meminta agar fungsi koordinasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menghadirkan dampak nyata.

“Peran ini harus mampu menyatukan ritme kerja antarbagian, sehingga seluruh program berjalan terarah, terukur, dan menghasilkan capaian yang jelas,” tegasnya.

Di sektor perumahan dan pertanahan, Bupati menyoroti pentingnya terobosan dalam penyediaan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga menekankan percepatan penanganan dampak kebakaran di Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis.

“Pemulihan pascakebakaran harus menjadi prioritas, termasuk memastikan pembangunan kembali rumah warga berjalan cepat dan tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, ia meminta optimalisasi koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperluas akses program bantuan, terutama dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan kondisi darurat.

Dalam urusan pertanahan, Fahmi juga menekankan percepatan penyelesaian sengketa lahan serta peningkatan status Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi sertifikat melalui sinergi dengan instansi terkait.

Sementara itu, kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pangan daerah melalui langkah konkret dan terukur.

“Ketahanan pangan harus dijaga dari hulu ke hilir, mulai dari ketersediaan hingga keterjangkauan harga di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mendorong penguatan program strategis seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), pengembangan outlet pangan, serta edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi pemborosan pangan.

Menurutnya, pengendalian inflasi pangan dan upaya menuju swasembada beras menjadi fokus utama yang harus dikawal secara konsisten.

Mengakhiri arahannya, Fahmi mengingatkan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Tunjukkan kinerja terbaik dengan semangat profesional, inovatif, dan responsif terhadap perubahan, demi terwujudnya Paser TUNTAS,” pungkasnya (Jay)