PPU Siapkan Penyesuaian Tunjangan Guru Honorer, Dorong Kesejahteraan dan Kualitas Pendidikan

PPU, Kaltimupdatenews. Com-Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah merancang penyesuaian tunjangan bagi guru honorer. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik non-PNS yang selama ini kerap menghadapi kondisi finansial terbatas, khususnya mereka yang mengabdi di bawah yayasan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Andi Singkerru, menyatakan, selama ini insentif yang diterima guru honorer dari yayasan rata-rata hanya Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan. “Kami sangat memahami kondisi mereka. Bantuan dari yayasan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan motivasi kerja guru honorer,” kata Andi, Jumat (6/2/2026).

Untuk mengurangi beban tersebut, pemerintah daerah rutin menyalurkan hibah pendidikan kepada guru honorer. Skema ini memberikan tambahan hingga Rp1,4 juta per bulan, yang secara signifikan membantu guru menjalankan tugasnya. Program ini tidak hanya mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan guru, tetapi juga pengakuan atas peran mereka yang sejajar dengan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, Andi menekankan bahwa rencana penyesuaian tunjangan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tahun ini, kondisi kas daerah diperkirakan mengalami fluktuasi sehingga setiap kebijakan fiskal harus direncanakan secara cermat agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari. “Keinginan untuk menaikkan tunjangan tentu ada, tapi semua harus realistis dan berkelanjutan,” ujarnya.

Bagi guru honorer, bantuan tambahan tersebut sangat berarti. Siti Nurhaliza, seorang guru honorer di SD Negeri Penajam, mengaku, meski jumlahnya tidak sebesar gaji ASN, hibah dari pemerintah mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup sehari-hari. “Kalau hanya mengandalkan yayasan, rasanya berat. Hibah dari pemerintah membuat kami tetap semangat mengajar dan fokus mendidik anak-anak,” kata Siti.

Selain memberikan tunjangan tambahan, pemerintah juga berencana melakukan evaluasi menyeluruh terkait jumlah guru honorer, kebutuhan tenaga pengajar, dan alokasi anggaran pendidikan. Hal ini penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah pembiayaan di masa depan.

Andi menambahkan, penyesuaian tunjangan bukan semata soal materi, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap dedikasi guru honorer.

“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, mereka bisa lebih fokus mendidik generasi muda, dan itu merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia di PPU,” jelasnya.

Pemerintah daerah berharap, kebijakan ini tidak hanya meringankan beban finansial guru honorer, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, mulai dari TK, SD, hingga SMP. Melalui langkah ini, PPU menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

Sejumlah orang tua murid juga menyambut baik upaya pemerintah. Menurut mereka, guru yang sejahtera secara ekonomi akan lebih termotivasi dan berdedikasi, sehingga berdampak positif pada kualitas belajar anak-anak.

“Kami berharap guru honorer mendapatkan pengakuan yang layak, karena mereka berperan besar dalam pendidikan anak-anak kami,” ujar Rahmat, orang tua murid SDN Penajam.

Dengan rencana ini, PPU berupaya menghadirkan keseimbangan antara kemampuan anggaran daerah dan kebutuhan tenaga pendidik, sekaligus memberikan sinyal bahwa dedikasi guru honorer diakui dan dihargai setara dengan ASN. Pemerintah daerah pun menegaskan komitmennya untuk terus memantau efektivitas program, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para guru dan dunia pendidikan secara keseluruhan.(*RBN)