Ratusan Massa Siap Kepung DPRD Kukar, Aliansi Ormas Angkat Isu Tahura dan Transparansi Anggaran
- calendar_month Senin, 4 Mei 2026
- print Cetak
Foto: Kantor DPRD KUKAR. (ist)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KUKAR, kaltim update news.com-Gelombang aksi massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan dipastikan akan mewarnai kawasan Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Tenggarong, hari ini. Aksi tersebut digagas oleh aliansi yang terdiri dari Remaong Kutai Berjaya (RKB), Remaong Kutai Menamang (RKM), dan Bubuhan Banjar Kayuh Baimbai.
Aliansi menyebut aksi ini sebagai bentuk dorongan terhadap keterbukaan pemerintah daerah dalam sejumlah isu strategis yang dinilai belum jelas di mata publik.
Ketua RKM Kukar, Kadir, mengungkapkan bahwa jumlah peserta aksi masih bersifat dinamis dan berpotensi terus bertambah. Ia memperkirakan partisipasi massa bisa mencapai angka signifikan.
“Estimasi sementara bisa ratusan hingga seribuan orang, tetapi sangat tergantung kondisi di lapangan nanti,” kata Kadir, Senin (4/4/2026).
Dalam agenda aksi, massa akan menyoroti polemik penertiban kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, yang belakangan menjadi perhatian publik. Selain itu, mereka juga mendesak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah serta meminta penjelasan atas dugaan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan nonkedinasan.
Tak hanya itu, tuntutan politik juga mencuat dalam rencana aksi tersebut. Aliansi ormas meminta Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, untuk melepaskan jabatannya.
“Kami menilai perlu ada langkah kesatria dari pimpinan DPRD untuk mundur demi menjaga marwah lembaga,” ujar Kadir.
Isu lain yang turut beredar di tengah masyarakat adalah kabar mengenai kemungkinan pergantian pimpinan DPRD Kukar melalui surat keputusan (SK). Namun, hingga saat ini belum ada kepastian ataupun konfirmasi resmi terkait informasi tersebut.
Diketahui, posisi Ketua DPRD Kukar saat ini berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Kukar maupun pihak terkait lainnya atas rencana aksi dan tuntutan yang akan disampaikan.
Aliansi berharap aksi berlangsung damai serta menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.(*rbn)
- Penulis: Editor
Saat ini belum ada komentar